Menteri Marwan: Jangan Sampai Rawan Pangan Jadi Bencana Kelaparan

Secara faktual, desa mengalami rawan pangan karena stok pangan pokok yang ada di desa tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 28 Feb 2015, 02:44 WIB
Diterbitkan 28 Feb 2015, 02:44 WIB
Marwan Jafar
Marwan Jafar. (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Berkurangnya pasokan yang menyebabkan melambungnya harga beras terus dipantau oleh Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar. Ia khawatir hal ini berdampak kerawanan pangan di desa-desa yang memang memiliki risiko rawan pangan, dan akan menghambat upaya menjadikan desa lumbung pangan nasional.

Ia mengaku tengah berusaha agar tak ada lagi desa yang bermasalah dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Semua desa harus tercukupi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri.
 
"Saya sebagai menteri yang mengurusi desa tentu tidak akan tinggal diam masih ada desa yang rawan pangan. Seharusnya hal ini tidak terjadi di negara kita ini yang kaya sumberdaya pangan," ujar Marwan dalam siaran persnya hari ini.
 
Secara faktual, desa mengalami rawan pangan karena stok pangan pokok yang ada di desa tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Kerawanan pangan masih terus terjadi di desa yang tergolong miskin dengan daya beli yang rendah terhadap pangan pokok. Keberadaan desa rawan pangan tersebar di banyak daerah di Jawa dan luar Jawa.
 
"Masalah desa rawan pangan ini jangan sampai berlanjut menjadi bencana kelaparan, karena bisa memicu terjadinya berbagai tindak kriminalitas, dekadensi moral dan potensial merusak harmonitas tatanan sosial di desa, jadi harus secepatnya kita atasi" terang Menteri Marwan.
 
Selanjutnya ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah tersebut, langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan desa mandiri pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan pokok.
 
Menurut dia, masalah desa rawan pangan sebenarnya terletak pada kemiskinan warga desa yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Kemiskinan ini terjadi karena mereka tidak memiliki kegiatan usaha produktif yang bisa memberi penghasilan layak yang cukup untuk membeli beras, lauk pauk, sayuran, dan bahan pangan pokok lainnya.

"Jadi solusinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa rawan pangan, agar mereka bisa menjalankan suatu kegiatan produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa, bisa bertani, beternak, berempang atau lainnya. Yang penting hasilnya bisa mencukupi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri" imbuh dia.
 
Berbagai kegiatan produktif dapat dijalankan masyarakat dengan memanfaatkan apa yang ada di desa. Seperti pembuatan pupuk kompos, budidaya tanam sawah, tanaman buah, pembibitan, perikanan dan peternakan. Atau olahan hasil hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Atau nonpangan seperti kerajinan rakyat, pakaian tradisional, ukir-ukiran, dan kegiatan produktif lainnya.
 
Marwan melanjutkan, agar bisa menjalankan kegiatan produktifnya, masyarakat desa harus terus diberdayakan. Mereka harus diberikan pelatihan untuk membangun karakter, motivasi, wawasan dan keterampilan dalam bekerja dan berusaha secara produktif. Dilanjutkan dengan pendampingan dan konsultasi usaha agar kegiatan usahanya terkelola dengan baik dan memberikan hasil maksimal.
 
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan benih atau bibit unggul, peralatan secukupnya untuk bekerja, juga dukungan permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
 
"Dana desa bantuan pusat dan daerah yang akan diterima desa pada April nanti dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di desa, memberdayakan warga miskin melalui bantuan modal kegiatan produktif di bidang pangan atau nonpangan, yang penting bisa memberikan penghasilan layak untuk mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri" jelas Menteri Marwan.
 
Menurut tokoh asli desa ini, jika dana desa mencukupi, ia akan mendorong desa membentuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui BUMDes akan lebih terkelola dengan baik berbagai kegiatan produktif yang bisa menjamin ketersediaan stok pangan pokok di desa secara berkelanjutan dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan, barang dan jasa lainnya.
 
"Saya optimistis dengan bekerjanya BUMDes bukan hanya kerawanan pangan di desa yang akan teratasi, lebih dari itu kesejahteraan masyarakat akan meningkat, urbanisasi akan berkurang, dan menurunnya secara signifikan angka kemiskinan di desa," tandas Marwan Jafar. (Riz)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya