Dapat Anggaran UPS, SMA 78 'Terima Jadi'

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Jumat kemarin melaporkan dugaan 'anggaran siluman' atau penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan DPRD DKI Jakarta. Ahok mencurigai ada penyelewengan dana dalam APBD DKI 2014.

Anggaran pendidikan dalam APBD DKI 2014 hampir semua sekolah diduga kebagian 'anggaran siluman' itu. Sebanyak 55 sekolah dianggarkan masing-masing Rp 6 miliar untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). SMA 78 yang menerima anggaran UPS ini menyatakan hanya 'terima jadi' anggaran itu.
 
"Kita tahunya sudah terpasang UPS, cuma terima barang nggak terima uang," ujar Wakil Kepala Sekolah SMA 78 Sumarna saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (28/2/2015).

Sumarna juga membantah pihak sekolah menerima anggaran UPS tersebut sebanyak Rp 6 miliar. Pihaknya hanya menerima anggaran barupa pemasangan UPS senilai Rp 5,8 miliar.

"Cuma Rp 5,8 miliar. Itu anggaran 2014, kita terima dari Suku Dinas (DKI). Kalau secara resmi nggak ada, tapi setahu saya suratnya ada," ungkap dia.

Hingga kini, Sumarna mengaku, tidak ada masalah dalam anggaran UPS tersebut. "Nggak ada masalah," tandas Sumarna.

Anggaran Siluman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Jumat kemarin melaporkan sejumlah bukti dugaan anggaran 'siluman' dalam APBD DKI 2015. Bukti yang dibawa berupa berkas yang disimpan dalam 2 buah kardus mie instan.

Barang bukti yang diserahkan langsung ke pimpinan KPK ini, menurut Ahok, merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Bukti-bukti tersebut adalah perbedaan APBD yang diajukan Ahok dengan e-Budgeting yang disepakati di paripurna DPRD DKI, dengan yang dibuat DPRD DKI. Menurut Ahok terdapat selisih hingga Rp 12 triliun.

Dalam bentuk print out, kata Ahok, bukti tersebut merupakan penelusuran yang telah dilakukan pihaknya selama ini. Contohnya, pada 2014 terdapat dana bantuan pengadaan UPS kepada 55 sekolah dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar per unit.

Berdasarkan penyisiran yang dilakukan, Kepala Dinas Pendidikan saat itu, Lasro Marbun, ditemukan dana sebesar Rp 3,43 triliun yang tidak dieksekusi.

"Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga sampai Rp 6 miliar untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah, kepala sekolahnya semua kaget sebenarnya tidak memasang UPS. Pola ini mau digunakan, saya kira harga UPS tidak sampai Rp 6 miliar, makanya kita serahkan semua kepada KPK untuk masuk," jelas Ahok.

Ahok juga menemukan 'anggaran siluman' yang tercantum dalam anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Dinas Kesehatan, serta dinas-dinas lainnya. (Rmn)