Taufik Gerindra: Kesannya HMP Berujung Pemakzulan Ahok, Padahal..

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menegaskan, pihaknya tetap menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Namun, hak legislatif atas kebijakan pemerintah itu bukan berarti menghendaki pelengseran atau pemakzulan terhadap orang nomor satu di Ibukota tersebut.

"Ini kesannya seolah-olah HMP berujung pemakzulan (Ahok), padahal tidak juga. HMP bisa jadi (hanya) teguran (kepada Ahok). Masa orang melanggar tidak ditegur," ujar Taufik dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (3/5/2015).

Taufik beralasan, HMP tetap perlu dilaksanakan lantaran berdasarkan Hak Angket diketahui bahwa Gubernur Ahok telah melakukan pelanggaran, khususnya mengenai Undang-Undang APBD DKI.

"Berdasarkan dari yang kita ketahui, ada pelanggaran dari Gubernur. Ahok ingin menyusun APBD tanpa aturan, maunya (Ahok) sendiri," ucap dia.

Saat ini HMP belum juga dilaksanakan. Selain prosesnya yang harus melewati Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah, menurut politisi Partai Gerindra itu karena pihaknya masih berkoordinasi dengan partai lain.

"Nah kita sedang ajak teman-teman lain khususnya PDIP, kan kuncinya di PDIP. Semoga setelah diskusi ini ada bisikan baik untuk segera PDIP untuk mendorong HMP. Aneh memang ketika orang sudah terbukti melanggar UU lalu tidak diapa-apakan. Saya yakin, PDIP sedang melihat situasi," pungkas Wakil Ketua DPRD DKI tersebut. (Ans/Ali)