Gaduh Pemberlakuan Pergub Poligami ASN Jakarta, Apa Dampak dan Urgensinya?

Mahasiswa Tolak Penyebaran ISIS di Wilayah RI

Penolakan ISIS ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional Gemasaba di Anyer, Banten.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 12 Mei 2015, 03:31 WIB

Diterbitkan 12 Mei 2015, 03:31 WIB

Ilustrasi ISIS (Liputan6.com/Sangaji)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) yang juga salah satu badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, gerakan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS merupakan ajaran sesat. Karena itu masyarakat harus dilindungi dari ajaran tersebut.

"Menolak keras tindakan dan ideologi yang disebarkan oleh ISIS, serta mengajak semua kalangan intelektual kampus untuk bersama-sama melakukan edukasi dan ideologisasi," kata Ketua Umum Gemasaba Heru Widodo dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 Mei 2015.

Penolakan ISIS ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional Gemasaba di Anyer, Banten. Acara tersebut dihadiri Dewan Pengurus Cabang se-Jabodetabek dan perwakilan dari 34 Dewan Pengurus Wilayah se-Indonesia yang berjumlah sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh provinsi.

Heru menuturkan, Gemasaba juga menentang keras ajakan mendirikan khilafah oleh ormas tertentu, dan mendukung penuh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga mendorong pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI dengan menertibkan situs atau laman yang bertentangan dengan ideologi kebangsaan‎.

Selain itu, lanjut Heru, Gemasaba juga meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Apalagi pertumbuhan ekonomi di kuartal II hanya sekitar 4%.

"Agar masyarakat kalangan marginal tidak terbebani akibat tidak stabilnya ekonomi, terjadinya hiruk pikuk politik yang tak kunjung usai, serta kondisi keamanan masyarakat yang akhir-akhir ini kurang baik," tutur dia.

Menurut Heru, pihaknya meminta pemerintah segera melakukan reformasi birokrasi menuju kinerja birokrasi yang profesional, bersih, dan akuntabel serta berpihak kepada kaum marginal. Pemerintah pun perlu mewujudkan kepastian hukum yang bebas intervensi politik.

"Gemasaba seluruh Indonesia mendorong kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dalam rangka menghadapai kompetisi global dan pasar bebas," tandas Heru. (Rmn)