Jokowi Siapkan Rp 14 Triliun Bangun Daerah Perbatasan

Terkait masalah keamanan, kata Tedjo, memang banyak aturan yang tidak dilaksanakan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 15 Jul 2015, 00:19 WIB
Diterbitkan 15 Jul 2015, 00:19 WIB
Menteri Tedjo Gantikan Jokowi Buka Simposium Nasional Cybersecurity
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno membuka acara Simposium Nasional Cybersecurity (SNCS) menggantikan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir, Jakarta, Rabu (3/6/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tengah memberikan perhatian besar, terhadap pembangunan di daerah perbatasan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purjiatno mengatakan, perhatian di wilayah perbatasan ini sebagai salah satu upaya mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Pembangunan di perbatasan tentu berguna untuk kedaulatan negara, kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya tadi sampaikan (dalam Rakorsus) agar benar-benar dibuat perencanannya, pengawasannya, dan evaluasinya," ujar Tedjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Terkait jumlah anggaran pembangunan daerah perbatasan, Tedjo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan Rp 14 triliun. Anggaran tersebut sangat cukup.

"Anggarannya sekitar Rp 14 triliun, ini jika diambil dari beberapa kementerian lain. Mendagri yang akan mengevaluasi ini dan membuat detail nya. Dan ini sudah cukup," jelas dia.

Meski demikian, politisi Partai NasDem ini mengatakan, tidak semudah melakukan pembangunan di daerah perbatasan.

"Hambatannya ya ada di medannya sama di anggaran ini (apakah memadai). Tapi intinya, soal anggaran sudah cukup," tegas Tedjo.

Sementara terkait masalah keamanan, kata Tedjo, memang banyak aturan yang tidak dilaksanakan. Karena itu bersama Mendagri, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Presiden.

"Pengamanan daerah perbatasan memang menjadi prioritas. Penyuluhan masalah hukum memang diberikan, tapi banyak aturan (selama ini) tidak dilaksanakan. Hal inilah nanti akan dikoordinasikan ke Mendagri. (Nanti) Pak Tjahjo langsung ke Presiden (memberikan laporan)," pungkas Tedjo. (Rmn/Mar)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya