DPR: Brimob Dilatih Raider Sudah Sesuai Kebutuhan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengikutsertakan personel Brimob dalam progam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Raider TNI di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung.

Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR menilai permintaan Kapolri untuk melatih Brimob sudah sesuai dengan kebutuhan Polri. Lantaran selama ini, Brimob merupakan andalan menangkap teroris di dalam hutan yang tergabung dalam Detasemen Khusus (Densus) 88.

"Yang meminta Kapolri, saya rasa itu sesuai kebutuhan, selama ini kan Brimob satu-satunya yang diharapkan menyiasati agar teroris bisa tertangkap, apalagi dalam permainan hutan, kan banyak hutan mainnya, dikejar ke hutan larinya, spesialinya memang pada Brimob," kata anggota Komisi III DPR Musllim Ayub di Jakarta, Selasa 28 Juli 2015.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, rencana tersebut tidak menyalahi aturan yang ada. Meskipun, usulan Kapolri ini belum pernah disampaikan ke Komisi III.

"Sepanjang bermanfaat bagi kepentingan negara dan tidak melanggar aturan itu tidak masalah. Kita tidak ada unsur politis apa-apa," ucap Muslim.

Ditempatkan ‎di Daerah Konflik

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan, peningkatan kualitas Brimob sebaiknya dilakukan untuk daerah konflik. Lantaran, jika pelatihan tesebut diberikan kepada personel Brimob di Pulau Jawa akan menciptakan arogansi Kepolisian.

"Kita lihat Brimob dalam konteks daerah yang kita-kira ada separatis lah ya, mungkin seperti daerah Aceh, Papua yang memang harus dilatih dengan kualitas seperti Kopasus. Yang jadi soal ini bicara tentang karir orang kalau mau di-upgrade di situ (daerah konflik), tapi kalau Brimob di Jawa, ini bisa memperkuat arogransi kepolisian," kata Desmond.

Oleh karena itu, Desmond berpandangan, Kapolri harus berhati-hati dalam menempatkan orang yang akan ikut pelatihan. Karena menurutnya, Brimob bergaya Kopasus merupakan hal yang perlu dikhawatirkan.

"Jadi, menurut saya kita harus berhati-hati mensikapinya, kalau bilang perlu ya perlu. Tapi, seberapa banyak keperluannya. Kapolri harus hati-hari menempatkan orang. Karena Brimob bergaya Kopasus ini mengkhawatirkan. Konflik Polisi dan TNI, tidak dilatih khusus saja seimbang gitu loh, khawatirnya ini memperkuat konflik antar korps," papar Desmond.

Namun demikian, politisi Partai Gerindra ini mendukung rencana pelatihan tersebut. Tapi, ia menegaskan, rencana itu harus dilakukan secara hati-hati.

"Karena konflik satuan TNI-Polri harus diwaspadai. Karena kalau Polisi ke depan lebih terlatih, unsur pendekatan Linmas dan Shabara jadib hilang. Apakah semua Brimob akan berkarir di Brimob, kan tidak. Ketika, dia ditempatkan di satuan terirorial (Polda dan Polres), wajah garang akan tetap ada. Ini, akan jadi wajah Kepolisian," tandas Desmond. (Tnt/Mut)