Ahok Yakin Penyerapan APBD Perubahan 2015 Maksimal

Ahok tidak ambil pusing akan minimnya penyerapan anggaran 2015. Namun dia menjamin penyerapan akan lebih baik setelah APBD-P disahkan.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 03 Agu 2015, 16:31 WIB
Diterbitkan 03 Agu 2015, 16:31 WIB
20150730-KJP-Ahok-Jakarta
Ahok sengaja membuat aturan pencairan setiap dua minggu sekali untuk mencegah dana KJP disalahgunakan orangtua untuk keperluan lain.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak ambil pusing dengan minimnya penyerapan anggaran 2015. Namun dia menjamin penyerapan akan lebih baik setelah APBD Perubahan 2015 disahkan.

"Memang pasti enggak akan maksimal APBD 2015, tapi APBD-P 2015 pasti maksimal," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (3/8/2015).

Menurut Ahok, APBD 2015 tidak disusun dengan harga satuan yang benar, konsultan lama, dan format lama yang banyak permainan di dalamnya. Sehingga dia terpaksa memotong atau justru menghentikan anggaran untuk APBD itu.

Hal itu antara lain terjadi pada pembangunan GOR yang seharusnya hanya menghabiskan Rp 25 miliar justru dianggarkan Rp 48 miliar. Begitu juga dengan dana untuk merenovasi sekolah yang menghabiskan Rp 50 miliar, setara dengan pembangunan satu kampus.

"Kalau model seperti itu kamu mau terusin menyerap anggaran atau kamu batalin? Batalin. Buat saya bukan soal serap anggaran. Itu yang terjadi dalam kasus UPS," lanjut Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak melihat peristiwa tersebut hanya sekadar rendahnya penyerapan anggaran. Tapi, sedang dalam misi penyelamatan anggaran. Meski begitu, dia akan memulai pembangunan yang sebenarnya setelah APBD-P 2015 disahkan.

"Nanti APBD 2016 dengan e-musrembang yang benar harga satuan yang benar dengan sistem rancang bangun kita akan kebut habis. Jadi APBD 2015 beres peneyerapan anggaran enggak masalah. Cuma APBD 2015 memang saya potong," tutur Ahok.

Mantan anggota Komisi II DPR itu juga membantah rendahnya serapan anggaran karena SKPD takut menggunakan anggaran. Ahok justru menegaskan dia sengaja menghentikan anggaran di SKPD tertentu.

"Masa bikin taman misalnya sampai Rp 100 miliar satu wilayah. Mereka selalu berlindung, misalnya kita bangun kantor diklat itu Rp 1 triliun bisa selisih Rp 100-Rp 200 miliar. Alasannya karena konsultan. Saya bilang itu konsultan abal-abal. Enggak bisa, saya mau hitung ulang, daripada ngaco saya tarik," tegas Ahok. (Ado/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya