Reshuffle Menteri Jokowi-JK di Mata Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja yang dibentuknya. Ada 5 menteri dan 1 Sekretaris Kabinet yang digantikan. Apa pendapat anggota DPR?

Politisi Parai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding merasa optimis dengan pilihan Presiden Jokowi. Dia pun mempunyai harapan besar dengan adanya beberapa reshuffle menteri.

"Saya optimis dengan hal ini. Saya berharap yang mendapatkan amanah mampu mengangkat ekonomi nasional menjadi lebih baik, di tengah tekanan ekonomi global dan masalah internal yang kita hadapi," ujar Karding saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2015).

Sementara politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, reshuffle kabinet akan menjadi satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Tentunya, masyarakat ingin melihat tak sekedar kerja keras kabinet, melainkan kerja cerdas mereka untuk memulihkan kondisi perekonomian saat ini," kata dia.

Aboe Bakar menegaskan, masyarakat tinggal menunggu hasil kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK pasca-reshuffle, apakah ada perubahan atau tidak.

"Jika telah di-reshuffle belum ada perbaikan dalam perekonomian nasional, bisa jadi nanti publik akan mengambil kesimpulan bahwa kesalahan bukan pada kinerja para menteri," tegas Aboe Bakar.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno juga menyampaikan hal senada dengan Aboe Bakar. Meski demikian, dia merasa yakin dengan kemampuan para menteri baru itu.

"Kita akan melihat dalam waktu dekat langkah-langkah strategis yang akan mereka lakukan, jam terbang mereka itu kan luar biasa. Jadi bagus ini," ujar dia.

Terkait reshuffle untuk menjawab tantangan ekonomi, Hendrawan mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah syarat dan komitmennya untuk membangkitkan ekonomi.

"Kenapa Pak Jokowi melantik mereka itu sebelum pidato nota pengantar keuangan 14 Agustus? Itu artinya, secara tidak langsung Jokowi menyiratkan, ini loh tantangan kalian adalah 2016, ujiannya 2016. 2016 Tahun ujian bagi figur-figur ekonomi ini," ujar Hendrawan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir di DPR hari ini mengatakan, Presiden mempunyai pertimbangan lain terhadap nama-nama yang di-reshuffle.

"Saya tak punya hak berkomentar, tetapi menurut saya, Menko Pak Tedjo, Pak Indroyono, Sofyan Djalil telah kerja keras. Beliau kerja keras. Soal pertimbangan lain itu Bapak Presiden setelah mencermati dinamika, itu hak Presiden," tegas Tjahjo.

Menko Puan

Beberapa bulan kebelakangan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani kerap kali disebut-sebut akan di-reshuffle, karena tidak dapat bekerja. Namun tidak terbukti.

Menurut Hendrawan, hal ini menandakan kabar yang menyebutkan Puan tidak benar dan hanya isu belaka.

"Puan tidak diganti karena pada semester I Kabinet Kerja ini, program riil yang dihasilkan oleh kementerian-kementerian yang ada di bawah Puan paling kelihatan. Misalnya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, revitalisasi BKKBN," jelas dia.

Menurut Hendrawan, Puan memiliki modal sosial yang tinggi, karena menteri koordinator perempuan pertama itu adalah simbol dukungan partai yang mengusung Jokowi.

"Iyalah. Modal sosial ini yang besar, itu kita tak bisa menutup mata. Komunikasi Puan ini begitu baik, karena sudah menjadi ketua fraksi dan berinteraksi dengan DPR. Dengan 3 alasan itu, mbak Puan sangat memadai di posisi itu," tegas dia.

Mendagri juga berpendapat sama. Menurut dia, Puan telah bekerja dengan baik dan mengikuti intruksi Presiden Jokowi seperti dirinya.

"Ibu Puan sama dengan saya. Semuanya telah bekerja dengan baik semua," pungkas Tjahjo.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa 12 Agustus melantik ‎5 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri di Istana Negara siang ini. Pelantikan itu dihadiri seluruh menteri Kabinet Kerja dan sejumlah tokoh nasional.

Dalam pelantikan itu, Jokowi melantik Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

Selain itu, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menggeser Andrinof Chaniago, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Presiden juga mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) menggantikan Andi Widjajanto. (Rmn/Mut)