Pengamat KIB: Dwelling Time Lama, Pengusaha Hengkang ke Malaysia

Dwelling time membuat biaya produksi di Indonesia semakin tinggi.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 30 Agu 2015, 16:16 WIB
Diterbitkan 30 Agu 2015, 16:16 WIB
20150805-Perekonomian-Tanjung-Priok
Pekerja menumpuk peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/8/2015). BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,67 persen pada kuartal II 2015, turun dari 4,71 persen pada kuartal pertama 2015. (REUTERS/Beawiharta)

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan dwelling time atau waktu tunggu bongkar-muat di pelabuhan membuat perekonomian di Indonesia terganggu. Itu lantaran pelabuhan mempunyai fungsi penting sebagai gerbang perekonomian di Indonesia.

Pengamat sekaligus Koordinator Komite Indonesia Bersih (KIB) Adhie Massardi mengatakan, permasalahan dwelling time membuat biaya produksi di Indonesia semakin tinggi. Mahalnya biaya tersebut membuat banyak pengusaha hengkang ke negara lain yang memiliki biaya lebih murah.

"Banyak pengusaha yang hengkang dari Indonesia ke Malaysia atau Filipina karena biayanya dinilai lebih rendah," ujar Adhie dalam diskusi bertajuk 'Apa dan Siapa Sesungguhnya Mafia Pelabuhan?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2015).

Dwelling time, menurut dia, bukan semata soal menunggu waktu bongkar-muat di pelabuhan. Namun juga dapat menentukan perekonomian di Indonesia. Jika barang ekspor atau impor terkendala, maka produksi di Tanah Air akan terkena imbasnya dan cenderung tidak kompetitif.

"Ini kan juga soal barang-barang impor masuk ke Indonesia. Banyak produk yang dibuat pengusaha Indonesia materialnya impor. Kalau terkendala, produksi juga terkena imbasnya," tutur dia.

Karena itu, ia berharap pemerintah segera bertindak cepat menyelesaikan persoalan di pelabuhan agar perekonomian Indonesia membaik. Lebih dari itu, dia juga optimistis terhadap upaya Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang siap menuntaskan masalah dwelling time dalam 3 bulan ke depan.

"Mengenai masalah dwelling time, saya ngobrol dengan Pak Rizal kalau target persoalan pelabuhan ini 3 bulan selesai," kata Adhie.

Tuntasnya masalah ini dalam waktu cepat, diharapkan dapat menurunkan biaya tunggu bongkar-muat di pelabuhan. Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk di Indonesia di dunia internasional. (Ron/Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya