Politikus PAN: Dukung Jokowi Tak Didasari Tawaran Kursi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan PAN disampaikan Ketua Umum Zulkifli Hasan, Rabu 2 September 2015. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan dukungan tersebut tidak berlandas kepentingan politik semata, seperti meminta jatah kursi menteri.

"‎Soal reshuffle di luar wewenang PAN. Kita enggak pernah bicara ke Pak Jokowi. Kita sama-sama perbaiki nasib rakyat, siapa menteri dari PAN belum pernah kita bahas, dan (dukungan) enggak didasari barter bargaining kursi menteri," kata Yandri di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Dia juga menyampaikan dukungan itu disetujui oleh 34 DPW PAN dalam rapimnas yang digelar hari ini. Mereka juga mendapat penjelasan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dukungan partai berlambang matahari dibutuhkan pemerintahan saat ini.

"Tadi dari seluruh DPW menyampaikan pendapat setuju dan mendukung penuh apa yang dilakukan DPP, ketum dan jajarannya, di mana PAN sudah menyatakan sikap untuk bergabung dengan pemerintah. Itu disetujui dan tidak ada perdebatan dengan argumentasi yang banyak diketahui," tegas Yandri.

Sebelumnya, Amien Rais merestui partai yang didirikannya itu mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Namun, dia memberikan syarat, bila PAN tak bisa membawa perubahan maka sebaiknya kembali jadi oposisi.

"‎Wanti-wanti saya, kalau cuma jadi tukang stempel kebijakan tidak benar, ya keluar‎," kata Amien.‎

‎"Saya katakan kita masuk ke pemerintahan Jokowi karena legitimasi sedang merosot terus ke bawah," tambah dia.

Selain itu, Amien meminta agar Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, menggelar pertemuan dengan 9 elemen. Hal itu dibutuhkan untuk menghadapi persoalan bangsa di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Pada pertemuan itu, Amien enggan diikutsertakan supaya menghindari persepsi negatif kalau PAN punya kepentingan politik mendekati pemerintah.

"Pertemuan tokoh bangsa jangan saya diikutkan, nanti dikira ada agenda. Kalau ada pertemuan TNI/Polri, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan tokoh agama‎, libatkan juga tokoh bangsa seperti Pak Soetrisno, Habibie, kemudian tokoh intelektual, pimred, pengusaha, dan NGO, duduk bersama supaya ada united political entity supaya makin terkendali," tegas Amien. (Bob/Ans)