Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha‎ mengatakan, ada 3 keuntungan yang didapat Partai Amanat Nasional (PAN) dengan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Keuntungan itu seperti timbal balik atas dukungan yang diberikan.
"‎Pertama, kekuasaan atau kewenangan untuk tukar jabatan, seperti kursi menteri atau kepala badan. Kedua, yang berkaitan dengan APBN. Misal ada elite partai, persoalan ekonomi bisa tukar dengan dukungan itu," kata Hanta, dalam diskusi bertema "Mendadak Plin-PAN" di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).
"Ketiga, dukungan bisa diberikan ganti dari pukulan politik. Mereka bisa minta perlindungan," tambah dia.
Kendati, Hanta tidak tahu di antara 3 keuntungan itu yang akan diberikan kepada PAN. Ia yakin hal ini akan terjawab pada masa mendatang, karena pola demikian terus terjadi dari era Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Nah, PAN masuk yang mana dari 3 keuntungan itu saya enggak tahu. Bisa kursi menteri, bisa ekonomi politik, dan bisa perlindungan. Dalam perjalanan SBY, Mega, dan Gus Dur, ini begini polanya dan terbaca nanti, untuk tukarkan dukungan politik dengan kompensasi begitu," jelas dia.
Terkait bergabungnya PAN, Hanta memberikan catatan krisis ekonomi. Menurut dia, belum tentu dukungan tersebut semakin memperkuat posisi Presiden Jokowi. Alasannya sederhana, karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah ketua umum partai.
"Sering saya katakan kurang relevan ketika bagi peta politik sekarang seperti era Pak SBY. Presiden sekarang bukan siapa-siapa dalam PDIP, sehingga kendali koalisi bukan di Jokowi," tutur dia.
Namun sebesar apapun Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kata Hanta, dalam pendekatan kualitatif belum tentu pemerintahan Jokowi-JK semakin kuat. "Kendali bukan di Jokowi. Peta koalisi tripolar, KIH, KMP, dan Istana," tandas Hanta.
Keputusan bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau pemerintahan Jokowi-JK disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan disambut baik oleh Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Rabu 2 September lalu.
Jokowi mengatakan, bergabungnya PAN bersama pemerintah kembali memperkuat persatuan bangsa. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN ke pemerintah dan saya mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat. Inilah politik kebangsaan," kata Jokowi. (Rmn/Ein)
Energi & Tambang