Liputan6.com, Jakarta - Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan salah satu langkah strategis dalam menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN. Sehingga, penyaluran BOPTN harus dioptimalkan, sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Hal ini ditegaskan anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, usai rapat dengar pendapat umum antara Panja BOPTN Komisi X dan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Univesitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Dirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji ini berlangsung di Gedung Nusantara I, Selasa 8 September 2015.
"Dengan adanya BOPTN dan amanat UU No 12 Tahun 2012, hal ini membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Dengan demikian tentu beban orang tua membiayai kuliah anaknya bisa diringankan. Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran," ujar Sutan.
Namun, kata politikus Partai Gerindra ini, penyaluran BOPTN tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan, dan tidak terlambat.
Politikus asal daerah pemilihan Jambi ini berjanji, Panja akan memperbaiki sistem BOPTN yang masih bermasalah, sehingga ke depannya BOPTN ini efektif, efesien, tepat waktu dan tempatnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X Mujib Rohmat dari Fraksi Golkar, mengatakan Panja BOPTN akan memformulasi rumusan BOPTN, hingga penyaluran BOPTN dapat berkeadilan.
"Kebijakan BOPTN penting dan kami dorong setiap tahun agar ditingkatkan," imbuh Mujib.
Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia memaparkan, penyaluran BOPTN pada 2013-2014 berjalan baiik, namun pada 2015 terjadi sedikit perbedaan, karena pembiayaan sarana dan prasarana digabung ke dalam.
Adapun Wakil Rektor UGM mendorong agar BOPTN bukan hanya diteruskan, tapi juga ditingkatkan. "Kami mendorong agar BOPTN tidak hanya diteruskan tetapi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah meringankan beban kami dan mahasiswa," kata Wakil Rektor UGM. (Sun/Yus)
Komisi X DPR: Penyaluran BOPTN Harus Dioptimalkan
Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran.
Diperbarui 09 Sep 2015, 10:29 WIBDiterbitkan 09 Sep 2015, 10:29 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Dukung Percepatan Pengangkatan CASN 2024, Romy DPR: Langkah Tepat
Gedung Sekolah Rakyat Kota Malang Bakal Manfaatkan Rusunawa Guru
PSG Bidik Pemain Real Madrid! Siap Tebus Rp1,52 Triliun
Persis Solo Taklukkan Persita, Ong Kim Swee Bangga Ukir 2 Rekor
Hasil Piala Sudirman 2025: Rinov/Pitha Menang, Indonesia Bungkam Inggris 5-0
Hasil Liga Italia: Inter Milan Kalah Lagi, Dipermalukan Roma di Giuseppe Meazza
Jepang Luncurkan Visa Digital Nomad, Simak Syarat dan Cara Pengajuannya
Lahan Terbatas jadi Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung
Pendaki Merbabu Ditemukan Meninggal, Menhut: Mari Utamakan Keselamatan dalam Pendakian
Hasil Liga Inggris: Hojlund Selamatkan Manchester United dari Kekalahan Lawan 10 Pemain Bournemouth
KPK Geledah Lokasi di Kalimantan Barat, Terkait Kasus Korupsi Baru
Ardhito Pramono Buka Konser Boyce Avenue di Jakarta dengan Tiga Lagu Hits