Liputan6.com, Jakarta - Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan salah satu langkah strategis dalam menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN. Sehingga, penyaluran BOPTN harus dioptimalkan, sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Hal ini ditegaskan anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, usai rapat dengar pendapat umum antara Panja BOPTN Komisi X dan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Univesitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Dirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji ini berlangsung di Gedung Nusantara I, Selasa 8 September 2015.
"Dengan adanya BOPTN dan amanat UU No 12 Tahun 2012, hal ini membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Dengan demikian tentu beban orang tua membiayai kuliah anaknya bisa diringankan. Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran," ujar Sutan.
Namun, kata politikus Partai Gerindra ini, penyaluran BOPTN tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan, dan tidak terlambat.
Politikus asal daerah pemilihan Jambi ini berjanji, Panja akan memperbaiki sistem BOPTN yang masih bermasalah, sehingga ke depannya BOPTN ini efektif, efesien, tepat waktu dan tempatnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X Mujib Rohmat dari Fraksi Golkar, mengatakan Panja BOPTN akan memformulasi rumusan BOPTN, hingga penyaluran BOPTN dapat berkeadilan.
"Kebijakan BOPTN penting dan kami dorong setiap tahun agar ditingkatkan," imbuh Mujib.
Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia memaparkan, penyaluran BOPTN pada 2013-2014 berjalan baiik, namun pada 2015 terjadi sedikit perbedaan, karena pembiayaan sarana dan prasarana digabung ke dalam.
Adapun Wakil Rektor UGM mendorong agar BOPTN bukan hanya diteruskan, tapi juga ditingkatkan. "Kami mendorong agar BOPTN tidak hanya diteruskan tetapi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah meringankan beban kami dan mahasiswa," kata Wakil Rektor UGM. (Sun/Yus)
Komisi X DPR: Penyaluran BOPTN Harus Dioptimalkan
Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran.
diperbarui 09 Sep 2015, 10:29 WIBDiterbitkan 09 Sep 2015, 10:29 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Apa itu Vokasi: Memahami Pendidikan Kejuruan dan Perbedaannya dengan Sarjana
Daftar Lengkap Nominasi SAG Awards 2025, Demi Moore dan Pamela Anderson Sikut-sikutan!
Memahami Apa Itu Oposisi dan Contohnya dalam Sistem Politik
Protein Nabati Apa Saja yang Baik untuk Kesehatan?
Modus Penipuan Ini Kuras Dompet Kripto Nyaris Rp 8 Triliun pada 2024
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan Raffi Ahmad Sedang Dalam Proses Verifikasi
HMPV Masuk Indonesia, Ini Doa Rasulullah agar Terhindar dari Wabah Penyakit
Harga Emas Dunia Naik ke Level Tertinggi Sebulan, Segini Sekarang
Polwan Febby Veronica Viral Usai Unggah Foto Naik Pangkat, Disebut Mirip Artis Korea
Prospek Kerja Administrasi Publik: Peluang Karir yang Menjanjikan
Memahami Apa Itu Panelis: Peran Penting dalam Diskusi dan Debat
Apa Itu Gaya: Pengertian, Jenis, dan Pengaruhnya dalam Fisika