Ahok Bersikukuh Larang Acara Keagamaan di Monas

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tetap bersikukuh tidak mengizinkan kawasan onas sebagai tempat menggelar acara keagamaan.

"Kalau sekarang Majelis Rasulullah kami kasih, majelis-majelis yang lain pada minta juga enggak? Minta. Yang Kristen, Buddha minta enggak? Ya balik lagi kejadian gitu. Ya sudah lebih baik tidak usah semualah," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi adanya petisi yang diunggah seorang warga bernama Kurniadi. Petisi yang diunggah di laman Change.org itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar mengizinkan jemaah majelis taklim menyelenggarakan pengajian akbar di halaman Monas.

Pria yang pernah duduk sebagai anggota DPR RI itu mempunyai alasan lain, terkait keputusannya yang tidak mengizinkan acara keagamaan di Monas, yakni masalah pedagang kaki lima (PKL). Ahok khawatir PKL akan kembali menjamur, jika kawasan Monas dipergunakan untuk pagelaran acara apa pun.

"Kenapa harus Monas yang sudah kita sterilkan sekarang, yang enggak boleh ada PKL? Nanti kalau iri-irian gimana? Ya kan? Itu sudah jadi kebijakan kami, kami sepakat Monas ini kita kembalikan sesuai dengan Keppres 95 bahwa ini harus menjadi tempat yang agung yang tidak dirusak oleh penjual," terang Ahok.

Sebelumnya, seorang warga asal Jakarta, Kurniadi melayangkan petisi kepada Presiden Joko Widodo agar mengizinkan jemaah majelis taklim menyelenggarakan pengajian akbar di halaman Monumen Nasional (Monas).

Kurniadi juga melayangkan petisi itu kepada Ahok, Ketua Dewan Majelis Indonesia Jusuf Kalla, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Pada petisinya, dia mengatakan Monas berdiri untuk mengenang perjuangan rakyat. Adapun pengajian yang akan digelar pada November 2015 tersebut merupakan wujud semangat juang rakyat yang berlomba-lomba menggelar kegiatan positif.

Menurut Kurniadi, majelis yang akan digelar membutuhkan area yang luas mengingat ada ribuan jemaah yang bakal hadir. Selain itu, sebagian besar jemaah merupakan warga DKI Jakarta.

"Mengapa panggung-panggung hiburan diizinkan, tetapi kami sampai saat ini belum dapat izin untuk pengajian?" tulis Kurniadi. (Bob/Ans)