Waket MPR: Tentara Tembak Tukang Ojek, Pengadilan Harus Terbuka

Mahyudin meminta ada pengetatan terhadap pengguna senjata api di TNI dan Polri.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 06 Nov 2015, 12:18 WIB
Diterbitkan 06 Nov 2015, 12:18 WIB
20151104-Lokasi Tukang Ojek Ditembak TNI-Cibinong
Polisi memberikan tanda berupa garis putih tempat terkaparnya korban penembakan oleh oknum TNI di dekat SPBU kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (4/11/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, penembakan yang dilakukan oleh Anggota TNI Sersan Dua (Serda) Yoyok Hadi terhadap warganya adalah sesuatu yang ironis. Sebab senjata api yang diberikan kepada TNI untuk melindungi warganya, bukan justru membunuhnya.

Yoyok menembak seorang tukang ojek di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat hanya karena mobilnya diserempet.

"Kalau senjata api itu dibeli dari negara tujuannya untuk mengamankan rakyat, tapi malah rakyat yang menjadi korbannya," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Atas kejadian ini, dia menyarankan perlu ada pengetatan dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan senjata api di kalangan aparat.

"Karena ada beberapa kasus, misalnya kemarin polisi yang menembak istrinya, ada yang bunuh diri, jadi benar-benar yang memegang senjata harus benar-benar diawasi dari sisi kejiwaannya," ujar dia.


Mahyudin menyayangkan senjata yang dibeli oleh uang negara yang tujuannya untuk melindungi warga negara justru malah untuk membunuh warga negaranya sendiri.

Oleh karena itu, dia berharap peradilan militer harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan kasus ini sampai tuntas.

"Saya kira itu masalah hukumnya yang lebih terbuka transparan kepada rakyat terutama keluarga korban. Kita ikuti aturannya saja. Biar rakyat bisa melihat, karena pengadilan itu kan tujuannya bertugas memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pilih-pilih," ucap Mahyudin.

Menurut dia, kasus ini menjadi tantangan bagi Panglima TNI untuk memperbaiki citra institusinya di mata masyarakat Indonesia.

"Yang jelas saya kira perlu pembinaan yang maksimal dari Panglima terhadap jajaran TNI, karena hal seperti ini sering terulang," pungkas Mahyudin. (Nil/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya