Efek Domino Jet Pribadi Kaesang, Bakal Merembet ke Istana?

Fadli Zon: Pernyataan Menteri ESDM Hanya Manuver Politik

Ada banyak keganjilan yang dilakukan Menteri ESDM. Karena itu, Sudirman Said diduga sedang bermanuver dan menutupi sesuatu.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 16 Nov 2015, 18:17 WIB

Diterbitkan 16 Nov 2015, 18:17 WIB

Fadli Zon dan gerakan #SavesiJambulKuning. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, selama ini kewenangan untuk mengatur Freeport sepenuhnya berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia menjelaskan, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan asing yang bekerja di Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 2021. Ketentuan mengenai perpanjangan kontrak baru dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak habis.

Fadli mengatakan, terdapat undang-undang yang mengharuskan produk ekspor membangun smelter di mana terdapat eksploitasi tambang di wilayah tersebut. Namun hal ini diabaikan oleh Kementerian ESDM.

"Seperti kita ketahui justru Kementerian ESDM itu memberikan keleluasaan pada Freeport untuk mengekspor, padahal belum ada smelter, jadi ini justru pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan Sudirman Said terhadap Freeport," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Senin (16/11/2015).

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan, kenapa Sudirman Said bisa memberikan izin ekspor untuk Freeport, padahal Freeport sendiri belum memiliki smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral. "Ini kan bisa memberikan kerugian negara," imbuh Fadli.

Dia menyayangkan, belakangan muncul nama oknum anggota DPR yang disebut-sebut telah memberikan kemudahan dan keleluasaan pada PT Freeport Indonesia. Bahkan, disebut-sebut mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.

"Kalau ada isu sekarang ini (pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh oknum anggota DPR), saya kira ini sebatas isu atau rumor, sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita juga tidak tahu apa isi pembicaraannya, di mana dilakukan pembicaraan itu, siapa saja yang berada di situ, dan konteksnya seperti apa," tutur Fadli.

Menurut Fadli, langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM adalah suatu manuver politik untuk menutupi sesuatu yang dilakukannya sendiri.

"Justru dialah (Sudirman Said) yang paling banyak menguntungkan Freeport dengan memberikan izin melakukan ekspor. Jadi banyak keganjilan, saudara Sudirman Said ini sedang melakukan manuver politik apa. Sedang menutupi apa. Dia bekerja untuk siapa. Untuk Negara atau Freeport?" pungkas Fadli. (Dms/Mvi)