Liputan6.com, Malang - Pemerintah Daerah yang wilayahnya terdampak letusan Gunung Bromo dapat mengeluarkan 100 ton beras cadangan di gudang Bulog dengan menerbitkan SK. Namun begitu, beras itu hanya dapat dikeluarkan jika kondisinya sudah benar-benar darurat.
"Dengan SK itu, semua bupati bisa mengeluarkan 100 ton beras di gudang Bulog. Kalau butuhnya 200 ton, bisa dikeluarkan oleh Gubernur. Kalau di atas itu, nanti bisa lewat Kementerian Sosial," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/1/2015).
Sejauh ini kondisi masyarakat di wilayah terdampak erupsi Bromo tidak dalam kondisi darurat. Ia mengaku telah mengunjungi masyarakat sekitar Bromo pada Desember 2015.
"Masyarakat di sana tidak dalam posisi yang butuh pengungsian," imbuh Khofifah.
Baca Juga
Menurut Khofifah, di kawasan Bromo telah tersedia 4 dapur umum lapangan milik Kemensos, BNPB, TNI, dan Polri. Dapur umum lapangan itu siap digunakan kapan pun jika dibutuhkan masyarakat.
Advertisement
"Tugas kami saat kondisi darurat adalah menyediakan pengungsian dan dapur umum. Semua sudah siap," ucap Khofifah.
Status Gunung Bromo telah dinaikkan dari Waspada ke Siaga sejak 4 Desember 2015. Mulai saat itu, siapapun dilarang mendekati kawah Bromo dalam radius 2,5 kilometer.
Abu vulkanik Bromo juga telah mengguyur daerah di sekitar Bromo mulai Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Malang dan beberapa daerah lainnya. Abu itu juga menyebabkan Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang sempat ditutup untuk kegiatan penerbangan.