Usai Golkar, Pemerintah Kini Berupaya Damaikan PPP

Liputan6.com, Jakarta - Setelah membantu menyelesaikan konflik Partai Golkar, kini pemerintah fokus bantu selesaikan masalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan politikus senior dan Makamah PPP.‎ Pertemuan itu membahas soal solusi perpecahan di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Kami berbincang-bincang mengenai masa depan PPP yang intinya para senior partai ingin ada Muktamar atau islah supaya damai," ucap Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Pembicaraan solusi dengan cara Mukhtamar itu, kata Luhut,‎ sudah dibicarakan dan disetujui juga oleh para senior PPP. Karenanya, dia berharap kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz dapat memahami tawaran damai ini.

"Jadi pikiran-pikiran itu dibawa tadi, sudah mulai mengerucut (Mukhtamar). Kita berharap Pak Djan dan Pak Romi bisa memahami aspirasi dan pikiran senior-senior ini," ucap Luhut.

Mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Bachtiar Chamsyah, mengatakan pertemuan ini dilakukan mengingat PPP kubu Romi dan kubu Djan dianggap sama-sama tidak sah oleh Mahkamah Partai.‎ Perseteruan pun terus berlanjut tanpa ada jalan keluar.

"Mahkamah berpendapat dua-duanya tidak sah. Sudah lama mahkamah partai berpendapat seperti itu," ucap Bachtiar.

Untuk itu, ‎lanjut Bactiar, tak ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh untuk mempersatukan PPP. Yakni dengan cara menggelar Mukhtamar agar kedua kubu dapat berdamai.

"Jadi sudahlah, (perseteruan) itu sudah terjadi. Tapi senior dan Mahkamah Partai berpendapat, solusinya kita harus muktamar," ujar Bachtiar.