Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin menyerahkan sepenuhnya urusan pembangunan wisma atlet Hambalang ke pemerintah. Namun, jika pemerintah ingin meminta pendapat parlemen maka anggota DPR perlu datang ke lapangan.
"Daripada mubazir ya diteruskan," ujar Ade di Kompleks DPR, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Ade mendukung jika pemerintah ingin meneruskan pembangunan proyek yang sudah menghabiskan dana Rp 2,7 triliun itu. Namun, perlu ada evaluasi dari komisi terkait apakah layak diteruskan.
"Posisi DPR hanya mengawasi langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah Hambalang itu," papar dia.
Baca Juga
Politikus Partai Golkar itu juga mewanti-wanti jangan sampai pembangunan gedung itu mubazir. Namun, dia tak setuju jika Hambalang dijadikan sebagai museum korupsi.
"Dijadikan museum untuk pengingat korupsi apakah itu benar mengingat korupsi, apakah untuk dendam, tak boleh pikiran anggota DPR seperti itu," kata Ade.
Ade pun meminta KPK untuk merilis aset-aset negara yang disita, sehingga DPR dapat menindaklanjuti aset itu sehingga tak mangkrak.
"Itu kan ada badan yang mengelola itu di negara yakni Badan Lelang. Jadi nanti bisa di-follow up tapi penyerahannya dari KPK. Usul yang bagus untuk Komisi III di persidangan yang akan datang," ucap Ade.
Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai harus dihitung berapa kerugian negara akibat proyek mangkrak tersebut.
"Bila ongkos kelanjutan lebih murah ya harus diteruskan. Setelah ada korupsi, proyek tidak boleh dihentikan karena yang salah itu orang bukan bangunannya. Buktinya udah masuk APBN," papar Fahri.