Ini Sikap Nasdem dan Hanura Soal Pembangunan Perpustakaan DPR

Selain itu, pembangunan perpustakaan saat ini juga tak relevan. Sebab, saat ini semua sudah beralih ke e-books dan e-library.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 29 Mar 2016, 10:09 WIB
Diterbitkan 29 Mar 2016, 10:09 WIB
Rapor Kabinet Kerja Jokowi
Johny G Plate (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate meminta agar Ketua DPR Ade Komaruddin menunda rencana pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Sebab kondisi keuangan saat ini belum memadai.

"Di mana terdapatnya pontensi short fall penerimaan negara sekitar Rp 290 triliun. Maka sebaiknya pembangunan perpustakaan ditunda," kata Johny saat dihubungi di Jakarta, Senin 28 Maret 2016.

Sehingga, dana untuk membangun perpustakaan itu dapat dialokasikan membangun infrastruktur. Sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, kata Johny, pembangunan perpustakaan saat ini juga tak relevan. Sebab, saat ini semua sudah beralih ke e-books dan e-library.

"Maka sebaiknya keseluruhan konsep perpustakaan ditinjau ulang agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan tekhnologi informasi," papar Johny.


Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, Kompleks Parlemen ini lebih membutuhkan jaringan internet atau wifi yang lebih baik agar para anggota dewan bisa mengakses data secara lebih cepat dan lebih gampang lagi.

Berbeda dengan Johny, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan pembangunan perpustakaan ini perlu. Sebab, menurut dia, perpustakaan adalah simbol kemajuan budaya di negara maju.

"Jadi sebenarnya kalau DPR memiliki perpustakaan modern itu sebenarnya menunjukan cita rasa para anggota DPR. Jadi secara urgensi saya melihat perpustakaan DPR itu memang dibutuhkan," ucap Dadang.

Anggota Komisi X ini menuturkan yang menjadi kendala dari pembangunan perpustakaan ini adalah komunikasi.

"Yang selalu menjadi problem adalah komunikasi yang dilakukan harus tepat sehingga tidak dikesankan sebagai proyek mengada-ada. Dan Itu dibutuhkan penjelasan pimpinan kepada semua pihak," ujar Dadang.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya