PDIP: Sektor Kelautan Harus Jadi Arus Utama Pembangunan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.480 pulau besar dan kecil. Garis pantainya mencapai 81.290 kilometer. Potensi sumber daya di wilayah pesisir dan laut sangat besar dan beragam.

Namun, perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan ini dinilai masih rendah. Sehingga, menyebabkan sekotr ini belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat sekitar.

"Sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan arus utama pembangunan nasional. Baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rohmin Dahuri‎, dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) PDIP Bidang Kemaritiman di Ancol, Jakarta, Minggu (24/4/2016).

Menurut Rohmin, secara ekonomi, Indonesia memiliki keunggulan komparatif, karena sumber daya kelautan yang dimiliki sangat berlimpah. Industri yang berbasis sumber daya kelautan juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dengan industri dan aktifitas ekonomi lainnya.

Sumber daya keluatan sebagian besar ini, menurut Rohmin, sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui. "Sehingga keunggulan ‎komparatif dan kompetitif ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang, asal diikuti dengan pengelolaan yang arif."

Sementara dari aspek politik, kata Rohmin, dengan kondisi geopolitik, maka ‎stabilitas politik dalam negeri dan luar negeri dapat tercapai. Hal ini bila Indonesia memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga wilayah kedaulatan perairannya.

Dari sisi sosial budaya, lanjut Rohmin, menjadikan pembangunan berbasis kelautan sebagai‎ arus utama pembangunan nasional, merupakan sebuah penemuan kembali aspek kehidupan yang secara dominan ada dalam budaya dan tradisi Indonesia, sebagai bangsa dan negara maritim.

"Sejarah mencatat, dalam beberapa abad lamanya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang ada di wilayah Nusantara ini, memiliki kekuatan ekonomi dan politiknya, dengan basis sumber daya kelautan," pungkas Rohmin.