Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana merumahkan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) selama periode 2017-2019. Kabar itu tentu membuat para PNS khawatir.
Namun, angin segar datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurut dia, pemecatan PNS itu baru sekadar wacana. Bahkan, Presiden Jokowi tidak tahu akan hal tersebut.
"Presiden sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan tersebut, sehingga kami menganggap ini masih dalam tahap gagasan, ide, wacana yg berkembang di kementerian PAN-RB," kata Pramono di kantornya, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Pramono melanjutkan, pemerintah belum pernah sekalipun membahas rasionalisasi PNS. Mengingat angka yang akan dipecat mencapai 1 juta, maka keputusan akhir berada di tangan Presiden.
"Secara resmi belum pernah ada usulan mengenai hal tersebut, dan ini karena angkanya juga sangat besar, pasti diputuskan oleh Presiden kalau memang ada usulan itu. Ratas saja belum pernah membahas itu," ujar Pramono.
Baca Juga
Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai.
"Kalau dengan adanya rasionalisasi 1 juta pegawai, bisa menghemat paling tidak 25 persen dari anggaran belanja pegawai," ucap Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 31 Mei 2016.
Saat ini, menurut Yuddy, jumlah PNS se-Indonesia mencapai 4,5 juta. Program rasionalisasi ini akan diuji berjalan dalam jangka pendek hingga 2019. Dalam kurun waktu hingga 2019, ada 500 ribu PNS yang memasuki masa pensiun.
Adanya penggabungan 76 lembaga yang ada saat ini diperkirakan akan mengubah jumlah PNS yang bekerja. Paling tidak ada 1 juta PNS yang dirasionalisasi atau dirumahkan.‎