Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah aktivis HAM menolak penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Wiranto pun angkat bicara. Menurut dia, penolakan itu adalah hal biasa. "Itu biasa. Setiap menjabat apapun, bahkan mencalonkan diri selalu ada letupan-letupan," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut ketua umum Partai Hanura itu, apapun yang sudah dipilih presiden tentu sudah melalui tahapan seleksi ketat.
"Presiden menunjuk beberapa menteri, termasuk saya dalam reshuffle kabinet tentu
didasari pertimbangan matang. Dengan satu pemahaman, pengalaman masing-masing pejabat, termasuk saya. Track record-nya jelas dan pertimbangan itu, presiden kemudian mengangkat para menteri, termasuk saya," ujar Wiranto.
Dia pun meminta para aktivis yang memprotes dirinya, untuk membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan HAM masa lalu.
"Isu-isu HAM mengenai saya harus jelas di mana dan kapan. Di mana keterlibatan saya, saya akan jelaskan satu per satu," ujar Wiranto.
Dia pun berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilakukan menteri sebelumnya, terutama untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu.
"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah menyelesaikan masalah HAM masa lalu, saya akan lanjutkan. Akan saya lanjutkan secara adil, transparan, secara martabat. Tapi jangan merugikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional nomor satu tetap," pungkas Wiranto.