JK: Menteri dan Kebijakan Boleh Ganti, Tujuan Tidak

Beberapa perubahan kebijakan, kata JK, hanya bagian dari gaya memimpin seorang menteri.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 10 Agu 2016, 13:51 WIB
Diterbitkan 10 Agu 2016, 13:51 WIB
Wapres JK Buka Munas Masyarakat Ketenagalistrikan di PLN
Wapres Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Para menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan kinerja lewat berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Tidak sedikit yang menimbulkan kontroversi, seperti wacana sekolah sehari penuh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perubahan sistem dan kebijakan setelah pergantian menteri merupakan suatu yang lumrah. Yang paling penting, tujuannya tetap sama.

"Ya menteri-menteri kan kadang berbeda-beda dia punya cara. Tapi tujuannya tidak boleh beda," kata JK di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Beberapa perubahan kebijakan, JK melanjutkan, hanya bagian dari gaya memimpin seorang menteri. Mereka tetap dimodali tujuan utama pemerintah secara keseluruhan.

Bukan tidak mungkin, para menteri melihat ada jalan lain yang sebenarnya bisa dilakukan tapi belum teralisasi. Jalan itu kemudian diambil oleh menteri baru yang dianggap dapat mempercepat target pencapaian program.

"Itu hanya cara mencapai tujuan, tujuannya tidak boleh melanggar. Targetnya berapa, tarolah 35 ribu, menterinya berubah, (target) tetap 35 ribu. Cara menteri baiknya ada jalan pintas ya silakan," pungkas JK.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya