Kumpulkan Lembaga Negara, Jokowi Tegaskan Reformasi Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengumpulkan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka. Jokowi ingin menegaskan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan reformasi hukum di seluruh kementerian/lembaga negara.

Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan, sebagai negara hukum segala hal yang dilakukan harus berdasarkan hukum dan aturan yang ada. Negara juga harus hadir memberi kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman kepada seluruh warga.

"Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realitas dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Dan bila ini dibiarkan, akan memunculkan ketidakpercayaan, ketidakpatuhan pada hukum maupun institusi institusi penegak hukum," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Kondisi ini, lanjut pria bernama lengkap Joko Widodo ini, tak boleh terus dibiarkan dan harus segera diubah. Terlebih, dalam menghadapi kompetisi yang kian sengit dengan berbagai negara-negara.

"Era kompetisi seperti sekarang ini kepastian hukum menjadi keharusan setiap negara agar mampu berkompetisi bersaing di tingkat regional maupun global," ucap Jokowi.

Untuk mewujudkan reformasi hukum, sambung Jokowi, sinergi lembaga negara sangat penting. Perubahan, harus dilakukan dari hulu ke hilir.

"Pertama yang berkaitan dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Saya berharap kerja sama DPR dan DPD mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan ini bisa kita mulai selesaikan satu per satu. Yang kedua berkaitan dengan reformasi lembaga penegak hukum yang mampu berintegritas," pungkas Jokowi.