4 Strategi Polisi Hadapi Demo Ormas 4 November

Liputan6.com, Jakarta - Massa yang tergabung dalam ormas-ormas Islam direncanakan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Jumat 4 November 2016. Demo tersebut menuntut pengusutan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyambangi Markas Polda Metro Jaya pada Sabtu 29 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB. Kedatangan Tito tersebut untuk melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait rencana demo tersebut.

Selain unsur pengamanan, polisi juga telah memiliki jurus yang nantinya akan diterapkan jelang demonstrasi berlangsung tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan unjuk rasa dapat berjalan lancar tanpa adanya kejadian yang tidak diinginkan.

Berikut ini jurus polisi dalam menghadapi demonstrasi ormas pada 4 November yang dihimpun Liputan6.com, Sabtu (30/10/2016):

Polisi berharap aksi dugaan penistaan agama pada Jumat 4 November 2016 akan berjalan tertib. Tak ada kejadian yang merugikan masyarakat terlebih ditunggangi pihak tertentu yang ingin merusak Kamtibnas.

"Kita upayakan komunikasi secara persuasif dengan komponen masyarakat agar benar niatan masyarakat untuk berunjuk rasa tidak dimanfaatkan pihak yang ingin tercipta kondisi anarkistis," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu malam, 29 Oktober 2016, seperti dikutip dari Antara.

Boy mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan jajaran mengadakan pertemuan tertutup guna membahas pengamanan Pilkada yang digelar serentak di 101 daerah dan rencana aksi penistaan agama di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Boy menuturkan polisi juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama dan elemen masyarakat agar unjuk rasa berjalan tanpa gangguan.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengungkapkan pihaknya akan berpatroli di dunia maya atau siber. Tujuannya untuk mengantisipasi demo anarkis dan menghindari tersebarnya informasi yang meresahkan masyarakat.

"Berkaitan dengan masalah, juga termasuk berbagai informasi yang berkaitan di media sosial. Ini perlu dilakukan langkah counter bersama," kata Boy, usai mengikuti rapat koordinasi di Mapolda Metro Jaya, Sabut malam 29 Oktober 2016.

"Dalam artian tentu ada arahan kita tidak bisa membiarkan, dengan arti kata akhirnya menjadi membuat tingkat keresahan di masyarakat," sambung dia.

Boy menjelaskan patroli siber tersebut bagian dari upaya antisipasi terjadinya hasutan atau informasi yang bernada provokasi.

"Bapak Kapolri tadi kita perlu melakukan langkah proaktif, langkah antisipatif, pertama tentu dengan peningkatan masalah pengamatan di dunia maya dengan cyber patrol," kata dia.

Jika nantinya ada ujaran kebencian atau informasi yang yang bernada provokasi, dan melampaui batas aturan, polisi siap menindaknya.

Selain pengamanan, Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan kepala daerah di sekitar Jakarta. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa anarkistis dan ditumpangi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

"Itu yang salah satu juga tadi diimbau menjelang tanggal 4 (November), untuk melakukan koordinasi dengan tokoh agama, masyarakat, dengan unsur pemerintah daerah, kiranya di dalam unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan tertib," papar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Jumat 29 Oktober 2016.

Boy menegaskan untuk pengamanan pada 4 November nanti, tidak ada penarikan personel Brimob dari wilayah lain. Karena personel di Polda Metro Jaya cukup banyak, dengan melibatkan jajaran di wilayahnya.

"Tidak ada, Polda Metro tidak ada (bantuan dari Polda lain)," tegas dia.

Polisi menyiapkan 7.000 personel untuk mengamankan unjuk rasa dari berbagai ormas Islam pada Jumat 4 November 2016. Ribuan personel tersebut merupakan gabungan Polri dan TNI.

"Kami turunkan lebih banyak dari kemarin (demo pertama). Pasukan kita kemarin 5.000 orang sekarang mungkin 7.000 (personel)," ujar Kapolda Metro Jaya M Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis 27 Oktober 2016.

Jumlah 7.000 personel itu, kata dia, berisi dua kompi personel marinir. Yaitu satu kompi pasukan khas dari TNI AU, satu kompi Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (kostrad) dan batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad).

Meski demikian, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan kepolisian akan tetap mengedepankan cara pengamanan persuasif, saat mengawal unjuk rasa nanti. Sebab, pengamanan unjuk rasa bagian dari tugas kepolisian.

"Pendekatan dalam hal unjuk rasa adalah pelayanan pengamanan. Kita berpikir positif, jangan langsung berpikir bahwa pengunjuk rasa akan melakukan hal hal yang tidak baik. Tetapi kita tidak under estimate. Semua langkah itu dipersiapkan termasuk yang sifatnya kontigensi. Itupun dipersiapkan," papar dia.

"Yang terpenting saat unjuk rasa jika nanti tanggal 4 (November) dilaksanakan, kepolisian dalam hal ini wajib mengedepankan langkah persuasif. Dan memberikan jaminan bagi masyarakat yang lainnya yang tidak berunjuk rasa, dapat beraktivitas seperti biasa," sambung Boy.