Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Ada Parade Bhineka Tunggal Ika, Ini Kata Ketua Umum Muhammadiyah

Sebaliknya, tuntutan umat Islam ini dalam rangka merawat kemerdekaan.

oleh Switzy Sabandar diperbarui 16 Nov 2016, 18:58 WIB

Diterbitkan 16 Nov 2016, 18:58 WIB

Liputan6.com, Yogyakarta - Sekelompok warga berencana menggelar Parade Bhineka Tunggal Ika pada Sabtu 19 November 2016. Parade ini bertujuan mempertahankan NKRI, Pancasila, merawat kebhinekaan dan menghormati hukum.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun mempersilakan kegiatan tersebut.

"Titik temu dalam mencari solusi sengketa ada di ranah hukum, tidak ada kaitan antara kebhinnekaan dengan kasus masyarakat Islam yang terlukai," ujar Haedar di Yogyakarta, Rabu (16/11/2016).

Dia mengatakan, setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati dan menghargai agama dan keyakinan masing-masing. Sehingga, tidak ada penistaan agama sendiri atau agama orang lain.

"Parade Bhinneka Tunggal Ika jangan dikontraskan dengan tuntutan umat Islam sebagai anti-kebhinnekaan," ucap dia.

Sebaliknya, kata dia, tuntutan umat Islam ini dalam rangka merawat kemerdekaan. Karena itu, tidak perlu menambah area sengketa baru.

"Lebih baik sekarang kita mencoba meng-cover untuk mengeliminasi hal-hal yang menimbulkan rasa curiga. Sebab Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri bangsa merawat kebhinnekaan," tutur Haedar.

Sekelompok orang berencana menggelar parade Bhineka Tunggal Ika karena menilai kondisi Indonesia saat ini tengah diuji soal keberagaman.

"Latar belakangnya melihat kondisi bangsa tidak lagi menghargai perbedaan, keberagaman sudah mulai ditakuti, yang berbeda itu dicaci, dimaki, ditandai tidak ada rasa penghargaannya. Kondisi Seperti ini membuat orang takut. Kita ingin kembalikan itu lagi," ungkap salah satu anggota panitia, Ummi Azalea, kepada Liputan6.com, Rabu (16/11/2016).

Ia menjelaskan, mengingat tema yang diusung begitu universal, maka pihaknya mengundang semua pihak, termasuk tokoh-tokoh. Pihak panitia juga mengundang Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan juga tokoh lintas agama serta ormas keagamaan lainnya.

Soal tempat acara, pihak panitia masih menetapkan seperti rencana awal yakni di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Namun, pihak panitia menyiapkan alternatif tempat yakni Monas.