Muhammadiyah dan BP2MI Sepakati Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Liputan6.com, Yogyakarta - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) resmi menggandeng PP Muhammadiyah dalam penyiapan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu dilakukan BP2MI dalam upaya persiapan serta perlindungan agar PMI tidak menempuh jalur ilegal ke luar negeri. Kerja sama kedua belah pihak ditandatangani Menteri PPMI/BP2MI, Abdul Kadir Karding dan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (16/4/2025).

“Kerja sama yang kita jalin ini untuk membangun sistem tata kelola PMI yang lebih baik. Muhammadiyah akan mengambil peran penting dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran,” kata Menteri Karding.

Salah satu yang akan menjadi fokus dari kerjasama ini adalah, kedepan Muhammadiyah akan melakukan pendampingan sejak awal, sejak di pelatihan dalam konteks pendampingan psikologis dan pendampingan pemahaman keagamaan. Tak hanya itu, Karding menyebut Muhammadiyah juga diminta membantu memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja migran yang selama sangat terbatas. Selain itu, Muhammadiyah juga akan membantu purna-pekerja migran Indonesia dalam hal wirausaha. 

“Bahwa mereka kembali ini jauh lebih baik daripada sebelum dia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Menteri Karding.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir melalui kerja sama ini, akan dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret. Dimana ke depan Muhammadiyah akan lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

“Yang kita ambil tentu lebih dari hulunya, lewat sosialisasi, pembekalan pengetahuan sekaligus juga hal-hal yang dipandang perlu ketika calon-calon pekerja migran itu mau bekerja di luar negeri, disertai dengan pengawalan agar mereka menempuh jalur yang legal dan satu pintu lewat regulasi Kementerian Pekerja Migran Indonesia,” katanya.

Melalui kerja sama ini, Muhammadiyah memastikan setiap PMI yang dikirim ke luar negeri adalah pekerja yang terampil dan memiliki keahlian, dan semakin meminimalkan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Maka hal ini perlu adanya kerja sama untuk mendidik tenaga kerja terdidik sebelum ke luar negeri.

Melihat perkembangan kebutuhan pekerja di luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja kesehatan seperti Jepang dan Timur Tengah. Haedar mengharapkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) yang memiliki program studi kesehatan untuk bisa ikut berkontribusi.

“Kami tidak tinggal diam untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pemerintah ini adalah hasil perjuangan rakyat bersama, dan kemerdekaan itu hasil perjuangan Muhammadiyah bersama seluruh kekuatan bangsa,” katanya.

Melalui kerja sama ini, Muhammadiyah juga berharap pemerintah juga memberi jaminan keamanan yang lebih baik bagi PMI.