Menko Wiranto: Tak Mungkin Bangun Bangsa Tanpa Persatuan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bertemu para tokoh agama di kantornya, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Wiranto menegaskan tak ada satu pun presiden RI yang tak mendambakan terciptanya persatuan antarumat beragama.

"Waktu Presiden Abdurrahman Wahid, konsep membangunnya sederhana. Kalau kita membangun tanpa persatuan, enggak mungkin terwujud, karena itu konsep pluralisme digaungkan," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Begitu pula dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dalam konsepnya, Megawati memiliki Trisakti yang juga mengutamakan persatuan.

"Belum selesai. Pak SBY kemudian masuk dengan konsep bersama kita bisa. Di sana jelas, kalau enggak bersama-sama, enggak akan bisa," ujar Wiranto.

Kemudian, lanjut dia, Pak Presiden Jokowi hadir dengan konsep Nawa Cita, yang mencoba membangun dari pinggiran. Karena pinggiran itu sangat terbelakang dan dengan pikiran dibangun, banyak hal positif yang dapat dilakukan.

"Karena biasanya di daerah pinggiran, daerah termajinalkan. Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi di sana, maka ada rasa keadilan secara bersama dan persatuan bersama. Merasakan hal positif dalam pembangunan negeri " kata Wiranto.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya.

Selain itu, juga ada perwakilan dari Akademi Protestan Indonesia (API) Harsanto Adi Soekamto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib,

Peserta lain adalah Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Ahmad Sukina, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim, Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Astono Chandra Dana.

Sedangkan dari perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) hadir Romo Guido Suprapto, perwakilan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pihak-pihak lainnya.