Puan: Anggaran Penanganan Gempa Aceh Dikoordinasikan dengan BNPB

Liputan6.com, Jakarta Usai berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung kondisi pascagempa, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat terbatas tingkat menteri. Rapat khususnya membahas kepastian terkait koordinasi dan mekanisme percepatan penanganan pascagempa.

"Perlu adanya kejelasan dan kepastian terkait koordinasi dan mekanisme dalam percepatan penanggulangan bencana gempa bumi di Aceh ini," kata Puan, Jumat 16 Desember 2016 di kantor Menko PMK, Jakarta.

Puan menjelaskan, berdasarkan data terakhir, tercatat data korban jiwa per 14 Desember 2016 yaitu 102 orang meninggal dunia, 134 orang mengalami luka berat, dan 532 orang mengalami luka ringan.

Beberapa infrastruktur seperti rumah sakit, masjid, jembatan desa, jalan, dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara saat ini ada total 85.133 jumlah pengungsi di 126 titik lokasi pengungsian yang tersebar di KabuPaten Pidie Jaya, Kabulaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie.

Puan mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih mengupayakan mekanisme yang terbaik dan tercepat untuk menanggulangi pascagempa. Sejumlah bantuan telah disalurkan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait. 

BNPB telah menggulirkan dana bantuan siap pakai sebesar Rp 1 milIar untuk tiga kabupaten yang terkena dampak gempa Aceh.

Kemensos juga telah membuat dapur umum di lokasi pengungsian serta menerjunkan tim psikolog sebanyak 33 orang untuk mengobati trauma korban pascagempa.

Di sektor pendidikan, bentuk penanggulangan dan bantuan yang diberikan yaitu akan didirikannya sekolah darurat sebanyak 84 unit di Pidie Jaya, 32 unit di  Pidie, dan 2 unit di Bireuen, yang semuanya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan instansi perguruan tinggi dan politeknik.

Sedangkan dalam sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dalam paparannya menyebutkan, pihaknya sejauh ini telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan mendirikan tenda-tenda medis di lokasi pengungsian.

Ini dilakukan untuk mencegah agar korban bencana gempa yang berada di pengungsian tidak terjangkit penyakit dan terpantau kesehatannya. Untuk rumah sakit yang mengalami kerusakan, Kemenkes siap melakukan perbaikan dengan segera.

Terkait anggaran yang akan dipakai dalam percepatan penanggulangan pasca gempa Aceh, setiap kementerian atau lembaga terkait harus berkoordinasi dengan BNPB.

"Semua pihak dalam hal ini harus sepakat bahwa anggaran pembangunan infrastruktur dan percepatan penanggulangan pascabencana gempa bumi ini harus dikoordinasikan dengan BNPB untuk mencegah terjadinya overlapping," ujar Puan.

Rakor tersebut antara lain dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani,  serta pejabat eselon I dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPERA, Kementerian PPN/Bappenas, dan BNPB.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri telah menginstruksikan langsung kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan pascagempa Aceh.