Wiranto Minta TNI Lakukan Hal Ini Bila Tak Berperang

Wiranto meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan laporan daerah mana yang cocok untuk ditempati prajurit TNI.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 18 Jan 2017, 06:21 WIB
Diterbitkan 18 Jan 2017, 06:21 WIB
20170116-Jokowi-Melihat-Pameran-Alusista-AY1
Presiden Jokowi berbincang dengan Panglima TNI Gatot Numantyo, Kapolri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Wiranto saat melihat pameran Alpalhan dan SP3D di Mabes TNI, Jakarta, Senin (16/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengusulkan melibatkan TNI dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah perbatasan. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, diberi waktu sebulan untuk menyiapkan hal tersebut.

"Saya ditugasi sebulan, memilih tempat yang pas buat tentara. TNI kalau enggak perang, dialihkan untuk ikut swasembada pangan. Contoh TNI dialihkan pada program pertanian, membantu warga. Satu kompi dikasih 40 hektar, dikasih alat berat. Produksi padinya melimpah ruah, di Jombang misalnya," ucap Wiranto di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Selain membuka daerah baru, politikus senior Hanura itu juga menuturkan, TNI juga bisa mengelola lahan subur di asrama dan markas TNI.

"Jadi minta izin Mendagri untuk inventarisasi daerah yang pantas ditempati TNI. Ini bisa jadi sentra ekonomi baru, dan pengamanan juga," jelas Wiranto.

Dia pun meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam waktu satu minggu memberikan laporan daerah mana yang cocok untuk ditempati para anggota TNI.

"Mana daerah yang pantas untuk militer. Daerah kosong enggak apa-apa, yang penting nanti bisa menumbuhkan sentra ekonomi baru. Kalau kayak gitu APBD jadi naik kan," ujar Wiranto.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya