Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengusulkan melibatkan TNI dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah perbatasan. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, diberi waktu sebulan untuk menyiapkan hal tersebut.
"Saya ditugasi sebulan, memilih tempat yang pas buat tentara. TNI kalau enggak perang, dialihkan untuk ikut swasembada pangan. Contoh TNI dialihkan pada program pertanian, membantu warga. Satu kompi dikasih 40 hektar, dikasih alat berat. Produksi padinya melimpah ruah, di Jombang misalnya," ucap Wiranto di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Baca Juga
Selain membuka daerah baru, politikus senior Hanura itu juga menuturkan, TNI juga bisa mengelola lahan subur di asrama dan markas TNI.
Advertisement
"Jadi minta izin Mendagri untuk inventarisasi daerah yang pantas ditempati TNI. Ini bisa jadi sentra ekonomi baru, dan pengamanan juga," jelas Wiranto.
Dia pun meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam waktu satu minggu memberikan laporan daerah mana yang cocok untuk ditempati para anggota TNI.
"Mana daerah yang pantas untuk militer. Daerah kosong enggak apa-apa, yang penting nanti bisa menumbuhkan sentra ekonomi baru. Kalau kayak gitu APBD jadi naik kan," ujar Wiranto.