Djarot Saiful Hidayat Sebut Aksi 112 Bermuatan Politis

Menurut dia, bila ada massa yang ingin menggelar aksi doa bersama atau lainnya, lebih baik dilakukan di lingkungan masing-masing.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 09 Feb 2017, 20:59 WIB
Diterbitkan 09 Feb 2017, 20:59 WIB
Rencana Aksi 11 Februari
Rencana Aksi 11 Februari

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat mengaku sudah mendengar soal rencana aksi 11 Februari atau aksi 112. Apa tanggapan cawagub pendamping Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini mengenai aksi menjelang hari pencoblosan itu?

"Demo seperti ini kan sangat politis, dan tidak baik kalau menurut saya," ujar Djarot di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat, Kamis (9/2/2017).

Meski demikian, Djarot berharap, aksi 11 Februari yang digelar Sabtu mendatang itu dapat berlangsung damai. Menurut dia, bila ada masa yang ingin menggelar aksi doa bersama atau aksi lainnya, maka akan lebih baik dilakukan di lingkungan dekat tempat tinggal masing-masing.

"Tunjukkin saja tanggal 15, jangan ganggu ya, kalau pingin damai lebih baik doa di tempat masing masing, di masjid deket kita," kata Djarot.

Diketahui, aksi 11 Februari rencananya akan diisi dengan jalan bersama dari Masjid Istiqlal menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melewati Jalan Thamrin dan Sudirman, kemudian kembali lagi ke Istiqlal melewati Monas. Namun, belakangan aksi 11 Februari itu dipusatkan di masjid Istiqlal.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyambut baik aksi tersebut. Namun, dia meminta agar tidak ada muatan politik pada kegiatan itu. Apalagi imbauan tersebut juga sudah disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal.

"Sudah disampaikan oleh Imam Besar (Masjid Istiqlal) enggak boleh ada kaitannya dengan politik. Agama tidak boleh dicampur aduk dengan politik," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/2/2017).

Iriawan mengakui isu yang berkembang, massa aksi 11 Februari tetap menuntut penolakan terhadap penodaan Alquran, penghinaan ulama, dan kriminalisasi ulama. Selain itu, tuntutan aksi adalah wajib memilih gubernur Muslim.

"Itu tidak boleh, makanya nanti tidak boleh dilakukan," tegas Iriawan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya