Protes Pabrik Semen Rembang, Pemerintah Minta Warga Menunggu

Pemerintah akan memberikan kepastian terkait operasional pabrik semen PT Semen Indonesia kepada warga Rembang.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 15 Mar 2017, 12:38 WIB
Diterbitkan 15 Mar 2017, 12:38 WIB
Teten Masduki
Pemerintah akan memberikan kepastian terkait operasional pabrik semen PT Semen Indonesia kepada warga Rembang.

Liputan6.com, Jakarta - Petani pegunungan Kendeng kembali berunjuk rasa terkait operasional pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Mereka memasung kaki dengan semen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas izin baru yang diberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada PT Semen Indonesia.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, sebenarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memberi solusi kepada para petani terkait masalah ini.

Pabrik semen tetap berjalan, sedangkan untuk lokasi bahan baku yang kini dipermasalahkan harus menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Nah itu akan selesai nanti April. Mereka ini kemudian memprotes kembali karena kemudian gubernur mengeluarkan izin baru. Nah memang gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin," kata Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.

Solusi itu disampaikan Presiden saat mengundang para petani ke Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu, Teten diminta mengoordinasikan penyelesaian KLHS yang menjadi acuan dilanjutkan atau tidak lokasi yang diprotes warga itu.

Pabrik itu sudah dibangun dengan nilai investasi Rp 5 triliun. Bila itu dihentikan, kerugian PT Semen Indonesia bisa mencapai Rp 50 miliar per tahun. Di sisi lain, kawasan tambang ini juga tidak bisa mengabaikan aspek lingkungan hidup.

"Itu yang akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis saja, karena itu kan yang diprotes, itu yang dianggap sumber air," imbuh Teten.

Yang menjadi masalah, Gubernur Jawa Tengah sudah mengeluarkan izin baru operasional pabrik semen sebelum KLHS ini rampung dilakukan. Karena memang gubernur punya kewenangan untuk mengeluarkan izin.

"Tapi nanti saya kira penyelesaian dari semua ini memang harus tunduk pada hasil KLHS," ucap Teten.

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memerintahkan PT Semen Indonesia melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar pabrik semen. Terutama untuk memberi solusi bersama masyarakat.

"Saya kira pembangunan embung yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air warga. Lalu juga ada usulan untuk kepemilikan saham pabrik semen juga melibatkan warga. Nah, ini yang sedang dibahas dalam ratas yang lalu, saya sudah tanyakan pada menteri BUMN, itu sedang diolah," tandas Teten.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya