Panglima TNI Kerahkan Babinsa Awasi Penggunaan Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo menandatangani nota kesepahaman terkait pembangunan kawasan transmigrasi. Penandatanganan dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Beberapa hal yang akan dilakukan bersama TNI di antaranya pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan penyiapan data dan Informasi.

Gatot menjelaskan, TNI siap memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk memajukan desa di Indonesia. Kerja sama ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran.

"Apapun yang diperlukan akan saya bantu semaksimal mungkin karena kepentingannya sama sama. kalau desa itu hebat berarti indonesia juga hebat," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Presiden memang menaruh perhatian penuh kepada pembangunan desa. Dana desa yang dikucurkan pemerintah naik hampir 2 kali lipat setiap tahunnya. TNI melalui Babinsa yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia siap untuk memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran.

"Babinsa diminta untuk apa saja yang diinginkan menteri sehingga dana yang diterima desa ini benar-benar bisa digunakan untuk perkembangan ekonomi di desa. Bukan sekedar rapat-rapat habis," imbuh Gatot.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, TNI sudah terbukti dapat membantu pembangunan di desa dan meningkatkan perekonomian.

Menurut Eko, Jokowi menginginkan masyarakat terlibat dalam pembangunan desa. Dia pun meminta setiap desa yang mendapat dana dari pemerintah membuat baliho tentang rencana penggunaan dana dan realisasinya.

Hanya saja, hal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh desa penerima dana.

"Nah dengan bantuan tni melalui Babinsa untuk mengingatkan kepala desa agar prosesnya transparan apa yang harus dilakukan karena personelnya di mana-mana," kata Eko.

Setelah nota kesepahaman ini dibuat, tim teknis dari Kementerian Desa dan TNI akan bertemu. Dari pertemuan inilah akan ditetapkan lokasi yang akan menjadi prioritas.