Djarot Harap Anies Baswedan Lanjutkan Kebijakan Nontunai di DKI

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, transaksi nontunai dibutuhkan untuk meminimalisir penyelewengan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 07 Jul 2017, 14:05 WIB
Diterbitkan 07 Jul 2017, 14:05 WIB
Djarot-Saiful-Hidayat-Resmi-Jabat-Gubernur-DKI-Jakarta
Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat mengikuti pelantikan Gubernur definitif DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6). Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, transaksi nontunai dibutuhkan untuk meminimalisir penyelewengan. Ia berharap, kebijakan cashless tersebut tetap digunakan dan dilanjutkan Gubernur DKI Jakarta selanjutnya Anies Baswedan.

"Ini kan proses (kebijakan) anggaran sampai setahun. Sampai Desember. Saya berharap pengelolaan sistem nontunai ini tetap (dilanjutkan)," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Menurut Djarot, sistem nontunai di DKI sudah menjadi contoh dalam pengelolaan APBD tidak hanya di Jakarta melainkan juga contoh daerah lain. "Karena sudah jadi contoh. Termasuk pengelolaan APBD," ucap dia.

Selain itu, lanjut mantan Walikota Blitar tersebut, transaksi nontunai diperlukan karena dapat meminimalisir pungutan liar (pungli) dan korupsi.

"Ketika ketemu BI, kebijakan kita soal keuangan, termasuk bansos itu cashless. Tujuannya meminimalisir pungli dan korupsi. Kalau seperti ini (cashless) gampang ketahuan, nanti tinggal kita pecat. Selesai," tegas Djarot.


Saksikan video menarik di bawah ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya