Badan Urusan Rumah Tangga DPR Akan Studi Banding ke Jerman

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Berlin, Jerman.

"Saya baru di BURT, saya cek akan kunker tanggal 25 (September) ke Berlin. Kan dua kali setahun kunker, nanti saya kasih apa yang dikerjakan," ujar Anton di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Ketika ditanya apakah studi banding itu terkait pembangunan gedung DPR, Anton menampik. Dia menegaskan, tidak ada studi banding pembangunan gedung baru DPR ke Jerman.

"Enggak ada studi banding gedung baru, gedung baru itu pengguna anggaran dan rekomendasi Pekerjaan Umum (PU). Kalau masyarakat enggak puas, mari ikut awasi pelaksanaan yang dilaksanakan Sekjen, jangan DPR aja yang awasi," kata dia.

Anton mempersilakan apabila kunker tersebut ingin diawasi. "Bila perlu panggil aparat hukum untuk awasi. Tidak ada studi banding gedung baru ke Jerman, kesana bukan untuk gedung baru," tutur dia.

"Gedung kan urusan kesekjenan, rekomendasi PUPR. Kami ini orang politik tidak urusin gedung, tanya kesekjenan," jelas Anton.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait permintaan peninjauan kondisi Gedung DPR. Hasil tinjauan ini akan menjadi bahan rekomendasi renovasi Gedung DPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, surat tersebut telah diterima belum lama ini. "Sudah, suratnya sudah saya terima kemarin, sudah saya baca. Saya sedang diskusikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk melakukan audit yang lebih komprehensif dengan reference di 2010 kemarin," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (25 Agustus 2017).

Basuki menerangkan, kajian tersebut untuk melihat kondisi Gedung DPR sebenarnya. Sementara, DPR menyampaikan kapasitas gedung saat ini hanya 800 orang atau jauh dari kebutuhannya mencapai 5.000 orang.

"Seperti yang mereka selalu di media, yang Pak Anton Sihombing sampaikan, kebutuhan mereka sekitar 5.000 orang. Sekarang ini menurut desain yang dulu 800 orang. Kita mau audit benar tidak," jelas dia.

Kementerian PUPR akan membentuk tim khusus untuk menanggapi permintaan ini. Tim yang terlibat adalah Balitbang dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. "Lagi dibentuk timnya, karena suratnya baru kemarin saya terima, saya baca. Pasti (ada tim khusus) ini kan saya harus hati-hati karena sudah banyak dibicarakan," tandas dia.