PKS Minta Presiden Jokowi Beri Pernyataan Tegas soal Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar membantu mengatasi kekerasan pada etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

"Sangat bagus kalau Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas, melakukan penegasan yang sangat kuat, sebagaimana beliau melakukan beragam penolakan terorisme di Paris dan sebagainya," kata Nur Wahid di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Wakil Ketua MPR itu juga mengimbau agar Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan terbuka, untuk menegaskan kepada pemimpin Myanmar agar menghentikan tragedi Rohingya.

"Tirulah Indonesia bagaimana hadirkan harmoni antara muslim, supaya masalah bisa diselesaikan," ujar dia, seperti dilansir Antara.

Menurut Nur Wahid, hingga kini Jokowi belum mengeluarkan pernyataan yang tegas terkait masalah Rohingya.

"Sampai sejauh ini kita belum dengarkan satu ungkapan apapun dari Pak Presiden. Padahal, ini jelas akan menghadirkan dampak apapun di Asia," kata dia

Hidayat menilai apa yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan, dibandingkan serangan bom yang pernah terjadi di Paris dan London. Karena masalah Rohingya merupakan perseteruan yang terjadi antara mayoritas dan minoritas.

"Yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan dari (bom) di Paris dan London. Ini tampilan yang buruk terhadap penghormatan HAM, relasi terhadap minoritas dan mayoritas," ujar dia.

Saksikan video menarik berikut ini:

Hidayat juga mengapresiasi upaya diplomasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang akan bertemu pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Hidayat menambahkan, sebaiknya Indonesia juga melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI), agar anggotanya juga ikut serta membantu penyelesaian masalah Rohingya.

"Indonesia penting lakukan lobi pada negara-negara OKI, untuk kemudian mereka membantu Bangladesh menjadi negara penerima sebagian besar pengungsi (Rohingya). Supaya ini tidak jadi beban untuk Bangladesh," pungkas Nur Wahid.