SBY Berharap Semua Pihak Dukung KPK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung dan menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun terdapat beberapa pihak yang ingin membekukan KPK.

Sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY mengaku sudah berpengalaman dan dunia politik, kehidupan bernegara dan pemerintahan.

"Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik, kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya untuk melemahkan KPK, rakyat tahu, Demokrat menolak," ucap SBY pada Rabu (13/9/2017).

SBY menegaskan meskipun beberapa kader terlibat dalam kasus korupsi, Partai Demokrat konsisten untuk tetap mendukung KPK.

"Meskipun kadernya sebagian terlihat korupsi, kami konsisten tidak akan berubah," ujar dia.

SBY mengharapkan kepada para semua lembaga negara dan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tetap mendukung KPK. Bahkan kata dia, KPK bersama Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam pemberantasan korupsi.

"Ketua MPR, DPR, DPD dukunglah KPK. Rakyat sedih kalau satu sama lain tidak klop, jangan bermusuhan satu sama lain," jelas SBY.

Partai Demokrat melakukan diskusi sistem integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Pantauan Liputan6.com dalam diskusi tersebut tampak jajaran petinggi Partai Demokrat mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Roy Suryo, dan sejumlah petinggi partai lain.

Mereka tampak mengenakan pakaian serba warna biru. Agenda diskusi tersebut dimulai pukul 14.00 WIB.

Untuk perwakilan dari KPK tampak Pimpinaan KPK Basariah Pandjaitan beserta staf dari lembaga anti rasuah tersebut. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya itu dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

Henry membantah tudingan pro terhadap koruptor. Dia mengaku hanya menginginkan KPK sejalan dengan semangat reformasi.

"Itu pandangan saya pribadi. sebagai aktivis yang ikut mendorong lahirnya KPK dan UU Tipikor, maka saya menginginkan KPK yang bersih, KPK yang berwibawa, bukan KPK yang kotor dengan pemerasan, penindasan dan sewenang-wenang," kata Henry dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Minggu (10/9/2017).

Henry menginginkan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Ia mengaku, sebagai praktisi hukum, dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu dibuktikan dengan tidak pernahnya dia membela para tersangka kasus korupsi yang berurusan dengan KPK.

Pernyataan Henry ini menimbulkan banyak reaksi, termasuk dari partainya PDI Perjuangan. PDIP membantah apa yang disampaikan Henry merupakan sikap partai. Sementara itu, Henry menyampaikan permintaan agar KPK dibekukan merupakan pandangannya pribadi.