Menaker: Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Harus di Atas Standar

Liputan6.com, Jakarta Perkembangan teknologi, politik dan ekonomi menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) karena persaingan tenaga kerja nasional maupun global semakin ketat. Kompetensi dan kualitas SDM Indonesia harus terus bergerak sampai di atas standar pasar kerja.

"Kalau bicara SDM, kita harus pastikan bahwa SDM Indonesia kompetitif. Harus melampaui standar," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, dalam forum konsolidasi mahasiswa pascasarjana Indonesia bertajuk 'Bersinergi Menuju Kedaulatan Indonesia; Upaya Refleksi, Proyeksi, dan Resolusi Masalah Negara' di Gedung Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (13/9/2017).

Ia mengatakan, untuk memenangkan kompetisi tenaga kerja, SDM Indonesia harus berada di atas standar pasar kerja untuk memastikan kemenangan. Jika kompetensi tenaga kerja Indonesia berada berada di batas standar, maka kesempatan untuk menangnya pun setengah-setengah.

"Jika kompetensinya di bawah standar maka sudah pasti kalah," ucap Hanif.

Walaupun begitu, ia mengajak masyarakat untuk melihat masa depan Indonesia dengan lebih optimis. Karena sedikit banyaknya harapan dan capaian pembangunan ketenagakerjaan harus tetap dijaga serta diapresiasi demi keberlangsungan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik.

"Karena dengan menghargai capaian-capaian kecil ini kita bisa berpikir positif," kata Hanif.

Dirinya masih menyayangkan persoalan ketenagakerjaan masih dianggap isu pinggiran. Hal ini yang menjadikan peningkatan kompetensi SDM masih mengalami kendala.

"Jadi kalau kita mulai transformasi ke SDM, masalah ini harus segera kita atasi karena kita juga akan menghadapi bonus demografi," ujar Hanif.

Pelatihan vokasi menjadi terobosan untuk mengatasi persoalan angkatan kerja yang belum terserap pasar kerja. Jika pelatihan vokasi tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan pendidikan formal terutama dalam hal alokasi anggaran, maka pembangunan SDM dan pengangguran akan terus menjadi persoalan pembangunan ketenagakerjaan.


(*)