Menko Polhukam: Tidak Ada Militer Mau Ambil Kekuasaan Tertinggi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada isu akan ada supremasi atau kekuasaan tertinggi militer mengambil supremasi sipil. Hal itu tidak akan terjadi lagi.

"Mana ada supremasi militer mengambil alih supremasi sipil. Enggak mungkin. Negara kita, negara demokrasi, kok. Tahun 1998 saya sudah mereformasi TNI, waktu itu ABRI namanya. Dengan reformasi ABRI abad 21," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Wiranto menjelaskan, dengan reformasi ABRI, maka hilanglah dwifungsinya. Sehingga tidak ada lagi yang berkecimpung di tataran politik.

"Akhirnya waktu itu, tatkala ABRI itu masih diberi kewenangan dwifungsi, masih punya kewenangan, kewajiban di wilayah politik, sosial politik. Masih ada waktu itu," cerita Panglima TNI era Presiden Soeharto itu.

"Tahun 1998 saya sudah nyatakan ABRI, TNI sekarang, tidak lagi masuk politik praktis. Sehingga berangsur-angsur perwakilan politik ditarik. Tidak lagi mem-backup, memperkuat partai politik manapun, netral. Berjarak yang sama dengan partai politik," lanjut Wiranto.

Menurut Wiranto, reformasi TNI adalah keinginan masyarakat atas demokrasi. Jadi jika ada keinginan militer terjun dan masuk kembali ke panggung politik, itu tidaklah benar.

"Kalau ada sekarang pemikiran kembali ABRI akan melakukan satu langkah-langkah politik, mengusasai panggung politik, yang sebenarnya pemerintahan sipil, ya tidak benar. Tidak akan ada itu. Saya tak pernah mendengar itu. Jangan diada-adakan kalau tidak ada," pungkas Wiranto.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat, karena dinilai bermanuver politik. Kendati, dia membantah isu tersebut.

"Kalau orang politik, sini akan lihat bodoh yang saya lakukan, konstituen saya akan kabur sebagian. Buktinya banyak yang berseberangan," kata Gatot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017.

"Kalau saya politik ya baik-baik aja. Oh kamu baik-baik, PKI baik-baik aja semuanya. Nah itu baru," ujar dia.

Gatot mengaku, hingga saat ini hubungannya dengan semua pihak baik-baik saja. "Justru saya tidak bicara itu, karena saya baik-baik saja. Tapi saya sampaikan dalam satu negara, ada aturan. Saya hanya ingin luruskan saja," Panglima TNI menandaskan.