JK Yakin Perbedaan Pendapat Tak Bikin Golkar Pecah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar yakin, perbedaan pendapat di internal partai tidak akan membuat partai berlambang pohon beringin ini pecah.

"Saya kira enggak. Cuma berbeda pendapat, tapi tidak pecah," ucap Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Dia pun mencontohkan bagaimana perbedaan pendapat tersebut, layaknya hubungan suami-istri dalam rumah tangga. Meski ada pertengkaran, tidak berujung perceraian.

"Anda juga kadang berbeda pendapat dengan istri, tapi juga tidak bercerai kan," kata pria yang kerap disapa JK ini.

Polemik di internal Partai Golkar terjadi kembali. Hal tersebut lantaran ada sebagian kader yang menginginkan Ketua Umum Setya Novanto untuk mundur. Namun di lain sisi ada yang menginginkan tetap menjabat, setelah dikaitkan kasus korupsi E-KTP yang menyeret nama Ketua DPR itu.

Salah satu kader yang menginginkan Setnov mundur adalah Yorrys Raweyai. Dia pun dicopot dari jabatannya dari kursi ketua Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Golkar.

Posisi yang sebelumnya ditempati Yorrys kini berpindah tangan. Letjen (Purn) Eko Widyatmoko akan menggantikannya.

"Pak Yorrys kan sudah diganti sejak kemarin sore. SK-nya sudah ditandatangani," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Timur Partai Golkar, Aziz Samual saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Tindakan Yorrys dianggap tidak menguntungkan Partai Golkar. Saat Setya Novanto sakit, ia juga mewacanakan penunjukan pelaksana tugas untuk menggantikan Setnov.

Aziz mengungkapkan pengurus DPP telah memantau intrik-intrik yang dilakukan Yorrys. Menurut dia, Yorrys juga sudah tahu perihal pencopotannya. "Pak Yorrys sudah tahu, tinggal diserahkan saja (SK-nya)," jelas Aziz.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara soal wacana mundurnya Setya Novanto. 

"Sepantasnya begitu. Karena ini kita tidak bicara pribadi atau kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara image (citra). Partai itu tergantung image masyarakat," kata JK pada 26 September 2017.

Karena itu, masih kata dia, jika memang publik sudah memberikan kesan demikian. Maka perlu ada keputusan untuk dimundurkan.

"Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu, seharusnya demikian (mundur)," tandas JK.

Saksikan video pilihan di bawah ini: