Polda Papua Waspadai Kelompok Bersenjata Jelang Pilkada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada Serentak 2018 di Papua. Kelompok bersenjata diakuinya menjadi salah satu potensi kerawanan saat Pilkada.

Boy mengatakan, pihaknya akan mengedepankan tindakan preventif dan pengondisian terhadap gangguan yang ada untuk mencegah konflik saat proses Pilkada. Polda Papua juga akan mendapat bantuan personel untuk mengawal jalannya Pilkada 2018.

"Kita perbantukan Tim BKO ini di lokasi rawan kelompok kriminal bersenjata dan ke depankan tindakan preventif serta pengkondisian masyarakat," kata Boy di sela-sela Apel Kasatwil di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).

Menurut Boy, langkah persuasif ditempuh untuk mengantisipasi kelompok kriminal bersenjata yang sering melakukan tindakan kekerasan. Proses Pilkada nanti, ia berharap, bisa berjalan dengan baik.

"Artinya, kalau dengan cara-cara persuasif tidak mempan, harus ada tindakan hukum tegas tapi terukur pada mereka. Karena mereka tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan, apalagi yang mengganggu keselamatan jiwa," ucap Boy.

Selain itu, Boy menambahkan Polda Papua juga membuka dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua. Langkah ini dilakukan sejak sebelum berlangsungnya Pilkada hingga selesai penghitungan suara.

"Kita ajak juga masyarakat berdialog dengan parpol agar tidak mengekploitasi pengerahan massa yang sifatnya perbuatan anarkis," terang Boy.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Jawa Barat dan Papua sebagai daerah yang paling rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah daerah pada pertengahan 2018.

"Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur," ujar Kapolri di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin 9 Oktober 2017.

Selain dua daerah tersebut, Kalimantan Barat juga dinilai rawan konflik karena sensitif terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Untuk meminimalisasi konflik, Tito mengatakan, Polri akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan untuk menjaga situasi keamanan nasional tetap kondusif menjelang dan selama rangkaian Pilkada 2018.

"Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan pilkada," kata Tito.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: