Permintaan Gerindra Jelang Pilkada Serentak 2018

Liputan6.com, Jakarta - Jelang tahun politik 2018, Gerindra meminta pemerintah melakukan antisipasi kericuhan yang dapat terjadi selama atau setelah pilkada serentak. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan antisipasi tersebut meliputi dua hal.

"Pertama regulasi, kedua aparat antisipasi daerah yang rawan," ujar Riza di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Dia juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pilkada.

"Pengawasan penting apalagi Bawaslu-nya baru, KPU-nya juga begitu. Harus ada sinergi KPU-Bawaslu, DKPP juga," papar Riza.

Tidak kalah penting, lanjut dia, partai politik atau parpol sendiri untuk bisa menyiapkan kader terbaik yang tidak menimbulkan masalah. Masyarakat pun harus cerdas dalam memilih calon kepala daerah.

Pada 2018 mendatang, beberapa wilayah akan memilih kepala daerahnya. Antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polri mengantisipasi maraknya peningkatan ujaran kebencian di media sosial. Apalagi, Indonesia akan menghadapi hajatan politik besar dalam pilkada 2018.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penyebaran ujaran kebencian lewat media sosial menjadi salah satu yang diawasi. Ia mengatakan, Polri tetap menjalankan patroli siber di dunia maya.

"Kami juga mempersiapkan, mengantisipasi, melakukan patroli-patroli dunia maya dan kami sudah mempersiapkan diri," kata Setyo di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Menurut dia, langkah itu bertujuan mencegah kegaduhan di dunia maya dalam pelaksanaan pilkada. Setyo berharap kisruh Pilkada DKI Jakarta tidak terulang di daerah-daerah lain.

"Oleh sebab itu, Polri mengantisipasi dengan lebih awal melibatkan seluruh stakeholder yang terkait untuk mencegah, meminimalisasi," ucap Setyo.