Mendagri: Daripada Renovasi Kolam DPRD, Lebih Baik Bangun MCK

Lewat rapat antara Banggar DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, disepakati alokasi anggaran tersebut dihapus.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 04 Des 2017, 12:20 WIB
Diterbitkan 04 Des 2017, 12:20 WIB
Perppu Ormas
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat dengan dicoretnya anggaran renovasi kolam DPRD DKI sebesar Rp 620 juta dalam APBD DKI Jakarta 2018. Menurutnya, banyak alokasi lebih bermanfaat ketimbang peruntukan sebuah kolam.

"Lebih baik untuk mandi cuci kakus, (MCK)," kata Tjahjo di Hotel RedTop, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Lewat rapat antara Banggar DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, disepakati alokasi anggaran renovasi kolam dihapus. Namun, keputusan itu belum resmi karena harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan mengoreksi, APBD termasuk DKI dan daerah lain harus dibahas bersama ya. Mudah-mudahan 15 hari sudah (selesai)," lanjut dia.

Anggaran renovasi kolam diketahui penuh kontroversi. Muncul beberapa spekulasi siapa yang memasukkan anggaran tersebut. Diketahui bahwa yang mengetahui anggaran renovasi adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi.

"Ini terjadinya sebelum saya, ya. Jadi sebelum Pak Anies dan saya. Mungkin bisa diklarifikasi ke Pak Sekwan," ucap Wakil Gubernur DKI Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin 27 November 2017.

Evaluasi Mendagri

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait APBD DKI 2018 senilai Rp 77,117 triliun. Menurut dia, tak masalah DKI memiliki anggaran sebesar itu asalkan tepat guna.

"Setelah diputus DPRD baru diserahkan ke Kemendagri, sepanjang anggaran itu untuk kepentingan masyarakat, memastikan program strategis nasional harus jalan di DKI, saya kira akan setujui," kata Tjahjo di Hotel RedTop, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Tjahjo melanjutkan, kini kementeriannya akan mengevaluasi terlebih dulu agar pada 1 Januari 2018, anggaran sudah bisa digunakan.

"Kami akan mengoreksi, APBD termasuk DKI dan daerah lain harus dibahas bersama ya. Mudah-mudahan 15 hari sudah (selesai)," jelas dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya