Panitia Pastikan Perayaan Paskah di Monas Bebas Unsur Politis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua panitia perayaan Paskah Tommy Sihotang memastikan perayaan Paskah yang digelar di Lapangan Monas bebas dari unsur politis. Menurut dia, alasan penyelenggaraan paskah dilakukan di Monas agar dapat menampung jemaat dengan jumlah banyak.

"Tidak ada pesanan politik. Kami datang ke Pak Anies dan enggak ada kepentingan politik," jelas Tommy di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2018).

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah memberikan kemudahan izin penggunaan Monas. Tommy mengatakan Pemprov DKI juga menyiapkan panggung, sound system dan peralatan lainnya untuk perayaan Paskah.

"Pak Anies langsung menyambut permohonan izin kami. Pak Anies bahkan tawarkan bantuan. Kami bilang, yang kami butuhkan izin Bapak," jelas dia.

Anies Baswedan telah hadir untuk menyaksikan perayaan Paskah yang khidmat ini sejak pukul 06.10 WIB. Selain Anies, dalam perayaan paskah hadir pula Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, dan pejabat Pemprov DKI lainnya.

Kegiatan keagamaan di Monas dilaksanakan setelah Anies merevisi Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan Monas.

Setelah merevisi pergub, Anies memperbolehkan kegiatan sosial, budaya, dan agama di Monas.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan tidak terlibat dalam perayaan Hari Paskah di Monas.

Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow menilai Lapangan Monas sebagai ruang publik yang terbuka untuk semua sebaiknya dihindari dari penggunaan yang dapat memicu sentimen-sentimen agama, suku dan ras.

"Sebagai pekarangan depan Istana Negara, sangatlah tidak elok melakukan pengerahan massa di tempat tersebut untuk kepentingan kelompok agama, suku dan ras tertentu," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (1/4/2018).

PGI, menurut dia, telah beberapa kali menyampaikan hal ini kepada pihak GBI Glow seraya memohon untuk memikirkan kemungkinan mencari lokasi lain untuk Perayaan Paskah tersebut yang lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Eko Aldianto juga menyatakan tak pernah setuju jika perayaan hari besar keagamaan dilakukan di Monas.

Menurut Romo Eko, Hari Paskah harusnya menjadi pengalaman iman yang dirayakan di gereja atau tempat ibadah masing-masing. Pemerintah dapat mendukung perayaan Paskah dengan memberi jaminan keamanan kepada jemaat Protestan dan Katolik.

"Monas adalah ranah publik yang hendaknya dibebaskan dari 'kepentingan' tertentu. Biarkanlah umat di masing-masing wilayah merayakan bersama di komunitas, dan gereja masing-masing," ujar Eko.

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) pun mengimbau agar umat Katolik merayakan paskah di gereja saja, tidak ikut ke Monas.

Ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suyadi mengatakan, perayaan di Monas adalah Paskah yang digelar GBI Glow.

"Umat Katolik KAJ merayakan Paskah di Gereja masing-masing Paroki setempat," ujar Romo Antonius dalam suratnya.