Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Bamsoet: KPK Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi

Bamsoet mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana evaluasi pilkada langsung.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Apr 2018, 05:33 WIB

Diterbitkan 08 Apr 2018, 05:33 WIB

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi keterangan usai petemuan tertutup di KPK, Jakarta, Senin (12/3). Dalam pertemuan tersebut KPK juga mendengarkan masukan dari berbagai instansi DPR, Polri, Kejaksaan Agung, MA, MK dan dll. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana evaluasi pilkada langsung. Kata Bamsoet, KPK sepakat sistem pilkada langsung dievaluasi karena tidak bisa menurunkan praktik korupsi oknum kepala daerah.

"Rupanya sudah kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah enggak mungkin bisa menurun kalau sistem enggak kita evaluasi," kata Bamsoet di Hotel Red Top Hotel, Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Bamsoet mengungkapkan, KPK berpandangan sistem pilkada lewat DPRD jauh lebih mudah diawasi. Selain mudah diawasi, biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah pun relatif rendah.

"Sekarang untuk dapat tiket saja paling enggak miliaran, Rp 5-10 miliar bahkan sampai ratusan miliar. Belum biaya kampanye, belum biaya saksi, belum biaya penyelenggara," klaimnya.

Bamsoet bercerita, wacana pilkada perwakilan lewat DPRD mulai muncul usai kunjungan ke sejumlah daerah. Masyarakat di daerah berpendapat, perbedaan sikap di Pilkada langsung memiliki daya rusak yang besar yang berujung perpecahan.

Belum lagi, menurutnya, penyelenggaraan pilkada secara langsung membuka ruang transaksional dan korupsi bagi calon kepala daerah.

"Kami dapat laporan bahwa dampak yamg ditimbulkan pilkada langsung ini sangat merusak, terutama moral masyarakat di daerah," ujarnya.

Wakorbid Pratama Partai Golkar ini menambahkan, calon kepala daerah terpilih juga berpotensi korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama Pilkada.

"Nah apa yang bisa kita harapkan dari seseorang kepala daerah yang keluarkan biaya puluhan miliar ketika dia menjabat? Pasti enggak ada yang dipikirkan buat rakyat, tapi kembalikan uang yang dikeluarkannya," ucap Bamsoet.

Terserah Masyarakat

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) didampingi Pimpinan KPK, Agus Rahardjo usai melakukan petemuan tertutup di KPK, Jakarta, Senin (12/3). Dalam petemuan tersebut melaporkan hasil kenerja KPK selama 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Meski demikian, Bamsoet menyebut DPR akan menyerahkan penilaian terkait wacana evaluasi Pilkada langsung kepada masyarakat.

"Namun kami di DPR tentu akan kembalikan pilihan pada rakyat. Kalau rakyat menilai pilkada ini terlampau jauh dan daya rusak besar dan manfaat enggak banyak, maka tentu akan kita evaluasi," tandas dia.

Diketahui, Bamsoet mengatakan DPR dan pihak pemerintah yakni Kemendagri sepakat untuk mengevaluasi ulang sistem Pilkada yang ada. Sehingga dapat diketahui seberapa besar manfaat dengan adanya penyelenggaraan Pilkada secara langsung tersebut.

Sebab, kata dia, beberapa tokoh nasional seperti Mahfud MD ataupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga meminta untuk diadakan evaluasi kembali dalam sistem penyelenggaraan Pilkada.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓