Menanti Pasangan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Siapa pasangan yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 masih misteri. Demikian halnya dengan Prabowo Subianto, masih gelap dan belum jelas. Yang ada, cawapres keduanya masih mengerucut pada beberapa nama.

Jokowi misalnya, masih berkutat pada nama-nama seperti Mahfud MD, Moeldoko, TGB Zainul Majdi dan Muhaimin Iskandar. Sedang di kubu Prabowo, mengerucut empat nama, Yakni Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad.

Belum diketahui pasti kapan keduanya akan mengumumkan cawapresnya.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membeber sejumlah alasan terkait belum juga Jokowi mengumumkan cawapresnya. Salah satunya adalah uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

"Ada faktor Jusuf Kalla (JK). Kalau seandainya tidak berkaitan dengan Pak JK sebagai wapres dan kemudian tidak terkendala dengan pembatasan (gugatan uji materi), jauh lebih mudah diputuskan dari awal," ucap Andreas dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu 4 Agutus 2018.

Faktor lainnya, kata Andreas, adalah masukan-masukan dari partai politik koalisi soal nama cawapres Jokowi, baik yang mengusung ketua umum parpolnya atau orang yang diunggulkan.

"Banyak yang menghendaki pimpinan partai atau orang yang dijagokannya ingin mendampingi Jokowi," jelas Andreas.

Namun, Bagaimana pun lambatnya pengumuman nama cawapres Jokowi merupakan hal biasa.

"Ini sama dengan Pilpres (2014) lalu. Ketika nama Jokowi muncul, dan cawapres itu terakhir. Dari pandangan saya itu biasa saja," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 tidak mau terburu-buru mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres. Deklarasi akan dilaksanakan jelang pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Deklarasi terhadap pasangan capres-cawapres mau tidak mau itu bertempat di Jakarta. Karena itu dalam rangka pendaftaran ke KPU. Kedua adalah deklarasi yang nanti juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, juga dilaksanakan di beberapa provinsi," ujar Hasto di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/8/2018).

Dia menuturkan, telah menyiapkan pilihan waktu kapan akan deklarasi dan mendaftarkan Jokowi dan cawapresnya sebagai peserta Pilpres 2019. Adapun lokasi dan hari tepatnya, Hasto belum mau mengungkap.

"Rabu, Kamis, Jumat itu opsi-opsi ya menjelang batas akhir pendaftaran, tentu saja setelah segala sesuatunya dari aspek momentum dikalkulasi secara matang akan dilakukan pendaftran," kata dia.

Sebelumnya, 9 sekjen pendukung Jokowi tengah mematangkan strategi pemenangan. Terakhir mereka melakukan pertemuan di Gedun Joeang, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 4 Agustus 2018.

Mereka yang hadir adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Loedwijk F Paulus, Sekjen NasDem Johny G Plate, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengatakan, sebelum mengumumkan cawapres, Jokowi akan mengadakan pertemuan lagi dengan para Ketum parpol pengusungnya.

"Nanti di situlah seluruh aspek-aspek strategis kami siapkan dengan baik," jelas Hasto di Gedung Juang Jakarta, Sabtu malam 4 Agustus 2018.

Hal ini, kata Hasto, sesuai pembicaraan dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu, bahwa Presiden sudah percaya dengan para sekjen.

"Nanti bersama ketum partai kami akan laporkan kepada beliau," ucap Hasto.

Di pertemuan ini, Hasto Kristiyanto menyatakan tidak membahas soal cawapres. Soal cawapres, kata dia, telah dibahas para ketua umum parpol.

"Kami tidak membahas cawapres. Berdasarkan survei rakyat memberikan dukungan positif terhadap Bapak Jokowi dan cawapres sudah dibahas dengan ketum parpol pada waktu yang lalu pada suasana yang penuh dengan kekompakan," jelasnya.

Hasto menambahkan, saat berkumpul bersama seluruh ketum parpol koalisi di Istana Bogor, cawapres telah dibahas secara khusus sedangkan namanya telah ada di kantong Jokowi. Jika kemudian muncul nama baru, Hasto mengatakan menjadi urusan Jokowi dan para ketum. Para sekjen, lanjutnya, hanya bertugas menjabarkan strategi pemenangan dan menyusun nomenklatur tim sukses.

"Apakah ada nama baru atau tidak, itu urusan Bapak Jokowi dengan ketum parpol. Tugas kami adalah menjabarkan strategi pemenangan dan struktur tim kampanye dan agenda-agenda penting. Misalnya kami sudah merencanakan untuk pelatihan bersama terhadap juru kampanye dari seluruh parpol," jelasnya.

Dari kubu Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono memberi sinyal pihaknya akan lebih dulu mendaftar capres dan cawapres ke KPU.

"Bisa jadi kita duluan, ini karena kalau dilihat yang sebelah sana, mereka buying time. Karena kemungkinan keluar dan membentuk poros baru ada di kubu sana," ucap Ferry di Jakarta, Sabtu 4 Agustus 2018.

Dia memberikan sinyal, paling cepat Gerindra mendaftarkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada 6 Agustus 2018. Itupun jika persiapan Gerindra sudah matang.

"Mudah-mudahan bisa tanggal 6, tapi kalau tidak, mungkin lebih," jelas Ferry.

Namun, Ferry tidak menyebut siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo nantinya.

Hal serupa disampaikan Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. Dia menyatakan,  Gerindra akan mengumumkan cawapres pendamping Prabowo pada 6 Agustus 2018.

"Tanggal 6 nanti, iya hari Senin," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Kamis 2 Agustus 2018.

Taufik mengatakan, saat ini sudah mengerucut dua nama cawapres Prabowo, satu di antaranya berasal dari DKI. "Salah satunya (dari DKI), sudah ada 2-3 nama," ucap dia.

Nantinya pengumuman cawapres Prabowo menurut Taufik tidak dilaksanakan acara khusus, melainkan kumpul konferensi pers dengan media saja.

"Kongkow saja, umumin ke masyarakat," kata dia.

Nantinya semua partai koalisi yakni Demokrat, PKS dan PAN akan turut serta mengumumkan cawapres Prabowo. "Semua ikut," Taufik.

Selain Anies Baswedan, calon kuat cawapres Prabowo mengarah kepada AHY. Itu sebelah beredar surat yang bertandatangan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berisi tentang putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Surat itu, ditulis dengan tulisan tangan dan beredar di kalangan wartawan. Adapun surat tersebut dituliskan hari ini, Sabtu (4/8/2018).

"Demi bangsa dan negara yang dicintainya, Agus Harimurti Yudhoyono Siap mengabdikan diri untuk Indonesia 2019-2024. Bersama Bapak Prabowo, saya yakin Insyaallah AHY bisa mengurangi kemiskinan di negeri ini. Mari kita sambut pemimpin baru untuk Indonesia yang lebih baik.

Cikeas 4 Agustus 2018,".

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengaku surat dengan tulisan tangan itu tidak benar. "Hoax," ujar Hinca kepada Liputan6.com.

Dia meminta agar semua menghentikan berita tidak benar dan menjalankan politik etis.

"Stop hoax dan stop komunikasi politik yang jahat dan tak benar. Mari berpolitik dengan etis dan benar," ujar Hinca.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran capres dan cawapres 2019 mulai 4 hingga 10 Agustus mendatang. Namun, hingga Sabtu siang saat ini  belum ada satupun berkas pendaftaran bakal calon yang diterima KPU. 

KPU sudah memprediksi, tidak akan ada bakal pasangan capres-cawapres yang mendaftar di hari pertama, karena satu hari sebelumnya tidak ada liaison officer (LO) partai politik yang menginformasikan kepada KPU.

"Jadi sebenarnya, hari ini tidak ada pendaftaran. Karena kemarin tidak ada pemberitahuan ke kami. Namun, KPU tetap mempersiapkan diri sejak hari pertama dimulainya pendaftaran ini," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU RI Jakarta, Sabtu siang 4 Agustus.

Arief memperkirakan geliat konsultasi dan pendaftaran berkas pencalonan bakal capres-cawapres akan dimulai di hari ketiga atau keempat sebelum masa pendaftaran berakhir.

"Kami memperkirakan mungkin sekitar tanggal 8, 9 atau 10 (Agustus) baru akan ada konsultasi dan pendaftaran," kata Ketua KPU seperti dilansir Antara.

Berdasarkan pantauan, tempat penerimaan berkas capres-cawapres yang berada di ruang rapat lantai 2 Gedung KPU RI masih sepi dan tidak ada petugas KPU RI yang berjaga. Di dalam ruang rapat tersebut disediakan 50 kursi bagi pengurus partai politik yang mengantarkan bakal pasangan capres-cawapres ke KPU RI.

Sementara, di halaman Gedung KPU RI di kawasan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat telah terpasang tenda putih berukuran sekitar 20x40 meter dengan puluhan kursi, yang dapat dipakai oleh 120 pendukung pasangan capres-cawapres.

Di belakang tenda tersebut, sejumlah petugas terlihat sedang membangun sebuah panggung yang akan digunakan untuk konferensi pers para pasangan calon. Para petugas juga terlihat membersihkan dan mengatur penataan meja dan kursi di ruang transit VVIP untuk bakal pasangan capres-cawapres.

Selain memastikan pendaftaran capres-cawapres, KPU menetapkan tes kesehatan bagi bakal capres-cawapres Pilpres 2019 bakal berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.

"Sudah sejak kemarin diputuskan di RSPAD, seperti pemilu sebelumnya. Hari ini akan dilakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit," kata Arief Budiman.

Menurut dia, KPU berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto untuk menentukan klasifikasi tim dokter yang akan memeriksa kesehatan bakal capres-cawapres. Tes kesehatan capres-cawapres akan dilangsungkan satu hari setelah bakal pasangan calon tersebut mendaftar ke KPU RI.

"Nanti pihak RSPAD akan menentukan tim dokter yang akan melakukan pemeriksaan, siapa saja dokternya, itu nanti pihak rumah sakit yang berwenang menentukan," Arief menjelaskan.

Antara melansir, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum 2019, masa pemeriksaan kesehatan bagi pasangan capres-cawapres berlangsung pada 5-13 Agustus.

Nantinya, pihak RSPAD Gatot Subroto bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan membuat standar teknis terkait elemen tes kesehatan yang dilakukan terhadap pasangan capres-cawapres.

Pada Pemilu 2014, RSPAD Gatot Subroto dan IDI menetapkan 17 rangkaian tes kesehatan bagi pasangan capres-cawapres waktu itu. Ke-17 tes tersebut mencakup: pengambilan sampel darah pertama, pemeriksaan ultrasonografi (USG) abdomen, pemeriksaan sampel urin, pemeriksaan gigi, sarapan, pemeriksaan Minnesota Multifase Personality Inventory untuk kejiwaan, dan pemeriksaan penyakit dalam.

Selanjutnya, pengambilan sampel darah kedua, pemeriksaan thoraks, pemeriksaan jantung, pemeriksaan mata, pemeriksaan bedah, pemeriksaan syaraf, pemeriksaan MMR (Measles, Mumps, Rubella) kepala, pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan paru-paru, dan pemeriksaan THT (telinga, hidung dan tenggorokan).

Saksikan video pilihan di bawah ini: