Nasdem Usul Gaji Anggota DPR Disumbangkan untuk Korban Gempa Lombok dan Palu

Akbar menyerahkan sepenuhnya pada pemimpin DPR untuk melakukan pengaturan porsi sumbangan.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Okt 2018, 13:43 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2018, 13:43 WIB
Potret Memilukan Kota Palu Usai Gempa - Tsunami Dilihat dari Udara
(Foto: m.bahrunnajach/instagram.com)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, mengusulkan gaji anggota DPR bulan Oktober diserahkan kepada korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu, ia sampaikan dalam rapat paripuna DPR di Kompleks Parlemen.

"Saya mengusulkan agar gaji kita pada bulan Oktober disumbangkan pada warga kita di Palu dan juga di NTB," kata Akbar, Selasa (2/10/2018).

Akbar tidak mempermasalahkan jika usulan ini dianggap sebagai pencitraan. Sebab, kata dia, saat ini masyarakat Lombok dan Palu sangat membutuhkan bantuan.

"Jika usulan ini dianggap sebagai sebuah pencitraan maka pencitraanlah adanya. Tapi sesungguhnya saya mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Saudara-saudara kita di sana," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyerahkan sepenuhnya pada pemimpin DPR untuk melakukan pengaturan porsi sumbangan. Dia berharap seluruh pemimpin dan anggota DPR bisa menyetujuinya.

"Saya berharap ketika gerakan ini disetujui di ruangan ini maka ini adalah gerakan, atau bantuan dari DPR," ucap Akbar.

Anggota DPR lainnya, seperti Rieke Diah Pitaloka setuju dengan usulan tersebut. Dia juga setuju dengan usul pembentukan tim pengawas penanggulangan bencana dari DPR.

"Segera dibentuk seperti yang disampaikan pimpinan DPR dan gaji kita di bulan ini untuk korban bencana," kata Rieke.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembentukan Tim Pengawas

Sebelumnya, DPR mengusulkan adanya tim pengawas untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi kota yang terkena bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Usulan itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Kami mengusulkan adanya tim pengawas DPR untuk mempercepat recovery dan rehabilitasi bagi daerah-daerah yang terkena musibah beberapa bulan belakangan ini, khususnya di Provinsi NTB dan Sulteng," kata Fahri dalam Rapat Paripuna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dia mengatakan, usulan itu muncul dalam rapat pimpinan (rapim) DPR. Dia menjelaskan, tim pengawas nantinya berguna untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana.

"Tentunya kita juga bagian dari upaya membantu pemerintah di dalam mempercepat pelaksanaan penanganan bencana yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, sebelum memulai rapat. Perkenankan kita ajak hadirin sidang paripurna untuk berdoa," ungkap Fahri.

 

Reporter: Sania Mashabi 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya