Bupati Terjerat OTT KPK, Kabupaten Cirebon Kosong Kepemimpinan

Liputan6.com, Jakarta Kekosongan kekuasaan terjadi di Kabupaten Cirebon usai Bupati Sunjaya Purwadisastra terjaring operasi tangkap tangan KPK, Rabu malam.

DPRD Kabupaten Cirebon mulai berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya terus menjalankan roda pemerintahan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa mengatakan, segala bentuk penyelenggaraan pemerintah dipastikan terkendala.

"Terutama terkait kebijakan yang menyangkut keterlibatan bupati dan itu yang sedang kami koordinasikan sekarang," kata Mustofa, Kamis (25/10/2018).

Dia mengatakan, saat ini Pemkab Cirebon mengalami kekosongan kekuasaan. Wakil Bupati Cirebon Selly Andriani Gantina sudah resmi mundur lantaran mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Cirebon tengah sibuk membahas RAPBD 2019 mendatang. Oleh karena itu, dia memastikan roda pemerintahan akan terkendala.

"Minimal dalam setiap proses persetujuan APBD harus ada bupati dan ini sedang kami koordinasikan," kata dia.

Kabag Humas Pemkab Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan memastikan penangkapan Sunjaya tak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Saat ini, Pemkab Cirebon berada dibawah intruksi Sekda Kabupaten Cirebon.

"Kita sudah ada hierarkinya jika pimpinan tidak ada maka pejabat tertinggi yang lebih senior ya Sekda," kata Iwan.

Dia mengatakan, Pemkab Cirebon tetap fokus melayani masyarakat. Dia mengaku belum mendapat informasi resmi terkait OTT Bupati Cirebon dan pejabat lain di Pemkab Cirebon.

"Kita berpegang pada informasi resmi saja, tak mau menanggapi hal tidak resmi yang belum diketahui. Masih menunggu rilis resmi dari Jakarta karena konfirmasi antar lembaga," kata dia.

Hingga saat ini, Pemkab Cirebon masih menganggap Sunjaya sebagai Bupati Cirebon. Namun, di tengah bergulirnya kasus, Pemkab Cirebon mulai berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari provinsi hingga ke pusat.

Jika sudah ada keterangan resmi dari KPK atau lembaga terkait, Pemkab Cirebon akan melakukan tindakan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan terap berjalan seperti biasa.

"Agenda besar tetap berjalan karena hierarkinya jelas," ujar Iwan. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: