Bantuan Rp 50 Juta bagi Perbaikan Rumah Terdampak Tsunami Selat Sunda

Liputan6.com, Jakarta - Akibat tsunami yang menghantam kawasan Selat Sunda, Sabtu 22 Desember 2018 malam, 437 orang meninggal dunia dan dan 14.059 luka-luka. Tidak hanya korban luka, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat ribuan rumah serta fasilitas umum juga rusak parah diterjang tsuami.

Untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait bencana tsunami yang dipicu erupsi dan longsoran material Gunung Anak Krakatau tersebut, telah digelar rapat koordinasi yang dipimpin Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sony Harry B Harmadi, Jumat, 11 Januari 2019.

"Upaya percepatan dalam penanganan bencana harus terus dilakukan, khususnya terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga terdampak," ungkap Sony di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Sabtu (12/1/2019).

Sony juga meminta, kepala daerah di daerah terdampak bencana itu untuk menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat tsunami Selat Sunda.

"Segera bangun rumah tetap di Lampung Selatan dan Pandeglang, juga untuk rumah sementara karena akan dilakukan kajian," kata Sony yang mengutip instruksi Presiden Jokowi.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat per unit sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, sedangkan untuk rumah yang mengalami rusak ringan akibat tunami Selat Sunda sebesar Rp 10 juta.

Turut hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, Bupati Lamsel, Bupati Pandeglang, serta lembaga dan instansi terkait lainnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sony menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan penataan ruangan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko apabila terjadi bencana.

"Selain itu, kita juga perlu menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana," katanya pula.

Dalam pertemuan itu, ditegaskan bahwa pemerintah melalui koordinasi dengan Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko kemungkinan terjadi bencana susulan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Mengingat ancaman bencana di Selat Sunda bisa datang setiap saat.

Kesiapsiagaan bencana itu, meliputi sosialisasi bencana, layanan di pengungsian, termasuk persiapan pembangunan hunian sementara atau sewa rumah.