Sekjen PAN: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Otomatis Luluhkan Perbedaan

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy mengomentari alasan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik yang menyarankan pembubaran koalisi hanya untuk meredakan ketegangan di masyarakat. Padalah, ketegangan bisa selesai jika kedua capres bertemu.

"Kami pribadi berpandangan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo kelak secara otomatis akan meluluhkan perbedaan pandangan antarmasyarakat pendukung paslon 01 dan 02," kata Eddy di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Meski begitu, Eddy menegaskan partainya akan menghormati upaya meredakan ketegangan tersebut.

"Kita hormati usulan teman-teman Partai Demokrat sebagai upaya untuk menyatukan bangsa yang praktis terbelah selama delapan bulan di masa kampanye pilpres sampai dengan sekarang," ucapnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik sebelumnya meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).

Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta Rachlan segera dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

"Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Partai Demokrat menyarankan agar koalisi partai politik di kubu Jokowi maupun Prabowo dibubarkan, dengan alasan untuk menciptakan kestabilan politik.

Namun Sekjen PPP Arsul Sani, menilai aneh dengan sikap Demokrat tersebut. Ada pesan ganjil yang coba ingin disampaikan.

"Dengan usulannya itu, PD (Partai Demokrat) mengirim pesan ganjil kepada partai-partai KIK. Di satu sisi, ada keinginan untuk masuk ke KIK tapi malah minta KIK-nya juga dibubarkan. Ini tentu menimbulkan tanda tanya bagi kami di KIK," kata Arsul saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2019).

Dia menyinggung posisi Demokrat yang masih di luar koalisi. Dan kemungkinan jika masuk ke dalam, juga akan berkomunikasi dengan aneh.

"PD masih di luar saja kemauannya aneh-aneh, tidak berusaha menciptakan common understanding terhadap kami yang sudah di dalam. Lah, jangan-jangan nanti kalau di dalam juga aneh komunikasi publiknya dengan sesama anggota KIK," ungkap Arsul.

Karena itu, masih kata dia, sebaiknya PD menata gaya komunikasi publiknya.

"Kalau memang terbersit keinginan masuk KIK untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin. Kecuali memang PD sebenarnya tidak, maunya jadi penyeimbang saja ke depan seperti posisinya sekarang," pungkasnya.